Kaweruh

Terkesan saya ketika tanpa sengaja membaca sebuah artikel tentang motivasi menulis dari mas Hernowo, pada makalah Pelatihan Menulis Kreatif Non Fiksi Silnas FLP, 12 Juli 2008. Ada satu hal yang mungkin paling menjadi titik sentral perhatian saya yaitu statement beliau “Dapat membuktikan bahwa membaca memerlukan menulis dan menulis memerlukan membaca. Dalam bahasa yang lain, hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: Kegiatan membaca yang tidak diikuti dengan kegiatan menulis akan menjadikan kegiatan membaca itu tidak menghasilkan manfaat langsung dan konkret. Sebaliknya, kegiatan menulis yang tidak diawali dengan kegiatan membaca, ada kemungkinan akan menjadi kegiatan yang sulit dan menyiksa. Melanjutkan menulis setelah membaca akan menjadikan kegiatan membaca itu benar-benar efektif”.

Sebelumnya dalam paragraf awal dikatakan dikutip ucapan dari keponakan Nabi besar Muhammad yaitu Ali bin Abi Thalib ra “Ikatlah ilmu dengan menuliskannya”.

SANGAT SETUJU SEKALI, saya pun merasakan manfaat kegiatan menulis. Tadinya saya fikir merenungkan hasil bacaan adalah the king of the king dari kegiatan ilmiah, karena dulu pernah saya dengar dari salah satu ustadz bahwa pada tahapan kontemplasi ilmiah itulah biasanya seseorang mampu mengeluarkan kejeniusannya. Ya, mungkin itu benar, tetapi saya sudah buktikan juga bahwa ternyata bodi kita memiliki “otak”-nya masing-masing. Anehnya, ketika jari sudah mulai ada di atas keyboar laptop, tulisan dan ide terkadang mengalir deras dan munculllah ide-ide yang tadinya tidak pernah terfikirkan sama sekali, bahkan oleh suatu perenungan berulang-ulang sekalipun. Jari-jemari inilah yang mungkin membantu kerja otak, atau jangan-jangan otak kiri kita bisa distimulus dengan menggerakkan bagian lain dari tubuh secara fisik. Mungkin bukan kapasitas saya untuk bisa menerangkan hal ini, tetapi begitulah kira-kira yang saya rasakan ketika menulis.

Lebih jauh tentang motivasi menulis, saya pikir setiap orang dapat digerakkan semangatnya dengan motivasi yang bermacam-macam, sesuai dengan potensi, keadaan, kemampuan, pandangan hidup, atau singkatnya tergantung pada sikon unik yang ada pada orang tersebut. Ada yang termotivasi setelah membaca kisah hidup seorang penulis yang berhasil, kisah heroik perjuangan penyebaran ilmu, manfaat riil yang diperoleh, atau keinginan untuk menjadi penulis yang lebih handal lagi, ditambah bayangan ke depan mendapatkan keuntungan finansial ataupun status sebagai orang yang dikenal banyak orang. Sah-sah saja menurut saya sih, Cuma ya ideally semua memiliki main stream sebagai wujud pengabdian pada Ilahi Robbi.

Kalau saya pribadi sih biasanya “tergantung angin” saja, jika anginnya ingin menulis, ya menulislah saya, jika lagi malas, ya apa boleh buat, berdiam diri saja. Tapi saya usahakan ada saja yang saya baca setiap harinya. Kalau dibilang sampai ke status rakus membaca, ya nggak juga.

Teringat saya akan sebuah email dari teman yang sedang kuliah di luar negeri. Dalam emailnya dia bilang bahwa ada lima aturan sederhan untuk menjadi bahagia, yaitu

1. Bebaskan hatimu dari rasa benci.
2. Bebaskan pikiranmu dari segala kekuatiran.
3. Hiduplah dengan sederhana.
4. Berikan lebih banyak (give more).
5. Jangan terlalu banyak mengharap (expect less).

Semoga kegiatan menulis saya ini masuk ke nomor 4, dan itu bisa membuat saya bahagia dalam arti sebenar-benarnya, bukan semu, apalagi tipu. Amin.

Kejadian kebakaran Depo Pertamina di Plumpang menghasilkan pe-er klasik untuk lebih memberikan perhatian kepada aspek safety. Akhirnya rakyat sekitar depo kemungkinan harus anngkat kaki untuk memberikan ruang lebih besar untuk depo, dan kabarnya rakyat yang ini menempati lahan milik Pertamina. Depo-depo di seluruh Indonesia pun siaga dengan meningkatkan keamanan, agar kejadian serupa tidak terjadi. Memang harus kejadian dulu baru bangsa ini tobat dan buru-buru sok rajin, padahal sudah terbukti bahwa untuk urusan pencegahan kita ada di urutan papan bawah. Terlepas dari itu semua, bravo untuk Pak Fauzi Bowo waktu ditanya wartawan tentang kejadian ini langsung nyeplos “sekarang bukan saatnya ngomong, sekarang saatnya kerja!”

Industri garmen yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan resiko akibat prospek ekspornya yang turun sudah diberi cap sebagai salah satu kredit yang dihindari oleh banyak Bank. Saya tidak tahu obat apa yang akan diberikan oleh pemerintah untuk hal ini. Nanti jika sektor konsumsi juga masuk ke dalam kategori yang sama, barulah semua paham mengapa banyak muncul teriakan dari ekonom untuk tidak terlalu memanjakan nasabah dengan kartu kredit, karena ternyata orang Indonesia lebih senang menikmati gaya hidup konsumtif dengan cara berhutang ketimbang membelanjakannya untuk investasi. Pengajaran hidup produktif harus dimulai juga dari pemerintah, memberi pelajaran berharga apa sebenarnya substansi hidup itu. Tidak hanya pelajaran berupa “yang korup harus dihukum” saja, tetapi juga harus menyuapi rakyat dengan pelajaran “korup potensial masuk neraka”.

Badri Ismaya, tokoh lingkungan dari Cisarua Bogor, setiap hari tidak akan nyenyak tidurnya jika tidak menanam tanaman, apa saja, terutama bibit pohon. Walaupun sempat mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari orang-orang tertentu dengan berbagai alasan, tetap saja dia menanam, demi kepuasan hatinya yang selalu ter-connect ke alam. Saya nggak tahu seberapa banyak lagi Indonesia memiliki benteng-benteng terakhir untuk menjaga alam seperti Badri ini. Namun semangat yang diusung di sini salah satunya adalah hayo bekerjalah terus, produktif terus, jangan tunggu bahaya mengancam dulu baru bergerak. Republik tambal sulam tidak akan pernah menjadi makmur.

Rasanya pemerintah tidak perlu lagi ragu untuk bersikap bak orang tua yang mengasuh anaknya, tentu tidak dalam semua jenis kasus. Di Amerika sana, saat ini Apple tengah berharap Obama menggunakan iPhone untuk menggantikan handset favorit Obama yaitu Blackberry besutan Research in Motion, dengan alasan RIM adalah pabrik Kanada sedangkan Apple asli Amerika. Makanya jika tender BWA yang tak lama lagi akan digelar oleh Pemerintah (Depkominfo) berikan saja point wajib untuk juga menyertakan produk Indonesia. Percuma saja kalau kemarin pemerintah menunjukkan dukungannya, ternyata saat tender malah kalah. Begitu pula operator yang bakal dimenangkan nantinya, lihat track record sebelumnya, apakah pro rakyat ataukah tidak. Saya fikir rakyat tidak akan mati merana dengan (misalnya) kurang baiknya mutu BWA produk asli negeri sendiri saat implementasi. Jika saat ini tidak terlalu siap, spekulasi boleh-boleh saja dilakukan, namun tentu dengan kalkulasi secerdik mungkin. Masa kalah dengan spekulasi para petani Karawang yang fifty fifty kemungkinan banjir di awal tahun, ternyata mereka masih saja ngotot menanam bibitnya, dan ternyata minggu-minggu ini benar-benar terjadi banjir di sawah mereka. Jawab mereka “ya ini lebih baik daripada menunggu banjir terjadi”.

Menarik membaca tulisan Lie Charlie berjudul “Bisa Bisnis Jabar” pada harian Kompas baru lalu, yang menyatakan bahwa “kiranya industri tekstil garmen di Jabar yang sungguh-sungguh mengikuti perkembangan jaman tidak akan mati, jangan terkecoh dan membuat kisruh keadaan sekarang dengan melansir informasi tidak akurat”. Setuju Bung, kadang-kadang informasi di media massa adalah informasi bias, serba gosip, yang tidak berdasar pada fakta. Bilangnya mau bangkrut, padahal hanya cari alasan untuk tidak menaikkan gaji karyawan. Bilangnya mau gameover, ternyata akal bulusa agar dapat insentif pajak dan kemudahan lainnya dari pemerintah. Tentu tidak semua pelaku usaha seperti ini, tetapi sebagian ya begitulah bisik-bisiknya.

Ada satu juta blogger di Indonesia sampai awal 2009 ini, dan dipastikan akan terus bertambah mengikuti distribusi eksponensial, apalagi dengan semakin hebatnya teknologi internet yang menumpang kedigdayaan teknologi seluler, sehingga makin memudahkan penjajahan internet di seluruh jengkal ibu pertiwi. Akhirnya bahasa dan sastra Indonesia menemukan the killer application-nya, sehingga tidak perlu kawatir akan hilang atau tenggelam di telan gemuruh teknologi dan sifat sok modern yang melanda hampir semua generasi dan semua kelas ekonomi.

ICT memang tidak bisa dilepaskan dari gaya hidup. Biarkan saja jika nanti ada pelatihan menulis sms dan email asmara bagi para mahasiswa, seperti yang dilakukan di Postdam University baru-baru ini. Biarkan saja para TKI kita di Hongkong sana kerajingan menulis kisah nasibnya. Biarkan saja beberapa guru-guru SMA mulai menggunakan blog sebagai sarana komunikasinya, agar suatu saat nanti tidak perlu ada buku wajib lagi. Biarkan saja para sastrawan membuat “database raksasa” via komunitasnya untuk satu persatu mengupas lebih dalam lagi sastra Indonesia yang berpotensi sebagai salah satu sumber keagungan sastra dunia. Biarkan saja para sejarawan memasukkan jutaan foto dan kisah sejarah bangsa, sehingga andai situs Majapahit di Trowulan hilang di telan mesin modernisasi, maka jejaknya masih sangat mudah dilihat dan dipelajari oleh suatu generasi di pesawat antariksa raksasa nanti.

Romi Satria Wahono bilang kalau di Indonesia sudah memiliki 400-an independent software vendor (ISV) dengan jumlah tenaga ahli didalamnya mencapai 72 ribu orang. Bukan apa-apa dibandingkan India yang mungkin sudah hitungan jutaan. Biar sajalah, yang lebih penting adalah bagaimana ISV Indonesia diperhitungkan oleh bangsanya sendiri dan mudah-mudahan oleh dunia. Saat ini trend-nya adalah pembuatan software as service (SAS), yaitu software berbasis pelayanan pada jaringan, misalnya e-learning via Internet.

Sebenarnya bidang lain juga banyak membutuhkan ilmu ICT yang dapat dikembangkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Dan itu butuh kepedulian dari yang bersangkutan. ICT di kepolisian, misalnya, jelas masih sangat berpotensi untuk bisa ditingkatkan. Bagaimana polisi atau penegak hukum umumnya bisa melayani masyarakat dengan mengandalkan teknologi ICT.

Ada Jim Geoverdi, yang terkenal dengan kemampuan di bidang security jaringan. Ada Kendro Hendra, dengan InTouch-nya yang salah satu produk softwarenya dipakai oleh Nokia, yaitu Air Guard, sehingga jika ponsel dicuri orang, maka data didalamnya tetap bisa terjaga, bahkan kita masih bisa menghubungi pencurinya walau dia sudah mengganti simcard-nya.

Ada Game Nusantara Online, sebuah game asli Indonesia yang bertutur tentang sejarah bangsanya, Pesona Edukasi, dengan mesin ANGEL (Another Game Engine Library) yang merupakan hasil karya sendiri. Ada pula Pesona Edu, dengan software pendidikan untuk SD sampai SMA. Braincode, provider untuk mobile content di Indonesia, yang CEO-nya sempat mendapatkan Asia’s Best Entrepeneur oleh Business Week. Pesona Edu ini memproduksi mobile TTS, java games, mobile comics, wallpaper. Telkomsel, Indosat, TelkomFlexi, Esia, 3, Smart, adalah nama-nama pengguna softaware produksinya.

Mungkin masih banyak lagi cerita-cerita yang dapat menambah kepercayaan diri bangsa ini untuk bisa bermain lebih “ke luar pagar rumah”. Biar sajalah kalau iklim bisnis software masih belum bagus karena mungkin pemerintah belum mengerti benar tentang bisnis yang mengutamakan kecerdasan dan kreativitas ini (itu pulalah mungkin penyebab mengapa Mas Kendro membuka kantornya di Singapura).

Yuswohady dalam bukunya “Crowd”, merumuskan energi marketing sebagai hasil perkalian dari worth of mouth dengan community pangkat 2 (uniknya rumus ini sepintas mirip dengan rumus mister Einstein). Kalau coba saya perluas ini dalam sebuah konsep “menjual Indonesia” dalam peta perdagangan dunia, utamanya ICT, saya melihat potensi yang sangat besar jika kita berhasil membangun aspek community-nya. Itu saja, tidak perlulah pemerintah membangun kekuatan worth of mouth karena memang pada dasarnya bangsa ini suka ngobrol, walaupun pada dekade-dekade terakhir kehilangan daya magisnya, karena orang sudah mulai individualistis. Asalkan fasilitas community ada, maka pasti orang-orang akan ramai atau aktif di dalamnya. Terbukti dengan facebook, friendster, atau komentar-komentar di berbagai sarana ngobrol di internet, Indonesia yang memiliki “karunia” jumlah penduduk yang sangat besar ini adalah termasuk juaranya.

Tinggal sekarang masalah mengarahkannya saja. Namun ini adalah pekerjaan rumah sebenarnya, yang justru sangat sulit dilakukan kalau menggunakan cara-cara konvensional seperti saat ini. Saya pernah mimpikan kalau seluruh anggota kabinet dan DPR adalah orang-orang asing, profesional, yang tidak ada hubungan apapun dengan partai-partai. Mereka bisa bekerja secara profesional, seperti halnya para pemain bola kesebelasan nasional Singapura sekarang, yang sudah hampir separuhnya adalah pemain “asing”-nya. Jika sinergi dan profesionalitas tercipta, mengarahkan program pembangunan, termasuk di dalamnya adalah program terkait ICT, mungkin tidak serumit yang dirasakan saat ini.

Coba bayangkan kekuatan blogger Indonesia jika diarahkan untuk memanaskan jagad internet dengan temuan-temuan bangsa sendiri, contohnya rekayasa pembuatan plastik dengan bahan pati sagu dan lemak sawit. Hasilnya adalah sebuah bioplastik yang ramah lingkungan. Penciptanya adalah Khaswar Syamsu, dari IPB. Contoh lain (dan ini sangat mudah, tinggal mau atau tidak saja) adalah blogger sebagai jurnalis yang melaporkan apa saja ketidakberesan di daerahnya masing-masing. DBD yang diberitakan sudah mulai merengut nyawa penduduk di daerah Bekasi pada minggu ini misalnya, dapat saja sejak dini dilaporkan ke publik via blog. Tentu saja blog-blog ini tidak menyebar, bisa dikumpulkan dalam satu blog park. Contoh lain lagi jika ada pencemaran di suatu sungai oleh suatu pabrik. Foto dan aneka cerita di dalamnya bisa saja dilaporkan via blog. Pembaca atau blogger lain bisa saling menimpali dengan penjelasan tentang UU 23 tahun 1997 tentang ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 7 tahun 2004 tentag Pengelolaan Sumber daya air, UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Banyak cara untuk sama-sama berdiskusi dengan cara yang lebih smart lagi daripada cara diskusi via milist yang sudah banyak dipraktekkan para pencinta internet.

Mengapa dugaan di media tidak dibalas dengan counter statement sekaligus penjelasannya via blog ? Tidak usah lah menunggu website kusus, atau perlu banyak verifikasi dulu dari pejabat-pejabat yang terkait. Tidak akan selesai-selesai kalau begini caranya. Bebaskan saja semua anggota organisasi membuat blog untuk keperluan pengawasan, perencanaan dan pelaksanaan. Jika ada dugaan deptan memiliki 117 rekening liar hasil temuan BPK, para karyawan deptan bisa ramai-ramai melakukan counter via blog. Apa susahnya menjelaskan segala sesuatunya jika rekening itu memang dibuat untuk suatu kepentingan kusus operasional deptan, misalnya. Tapi jika benar ada, itulah masalahnya, informasi ini tidak mungkin dishare via internet. Apalagi kalau benar-benar muncul karena praktek KKN, wah…kelu rasanya jari para karyawan untuk “bercerita”.

Bayangkan juga jika pemetaan flu burung dengan cara mencari induk semang atau hewan yang menjadi pangkal penular berhasil dilakukan di Indonesia. Bisa ditebak, nama bangsa akan mashur di mata dunia. Dan community bisa membantu tracking ini.

Ketika dalam suatu kesepatan mengajar anak-anak SMK di suatu kota, saya sempat dikejutkan dengan beberapa murid yang ternyata memiliki wawasan lebih luas tentang berbagai hal di internet. Hebat nian generasi sekarang, mungkin tidak perlu diajari apa-apa, cukup difasilitasi dan “dipancing-pancing” saja, dia akan bisa belajar secara otodidak dengan kecepatan belajar yang jauh lebih tinggi dibandingkan generasi 70 atau 80-an.

Melengkapi buku Recode your Change DNA, Rheinald Khasali membeberkan howto-nya yaitu jika obyek pengamatan berupa universitas, maka re-code lah pola pikir dan pengajarannya. Jika ia berupa birokasi dan lembaga pelayanan publik, re-code lah kepemimpinan, prosedur dan mekanisme. Dan jika ia berupa kesehatan, re-code lah pelayanan yang tidak informatif. Maka dicontohkan oleh Pak Rheinald pada apa yang disebutnya Participant Centered-Learning atau PLC, dimana dia mengharuskan mahasiswa bertanya pada awal kuliah dari bahan bacaan yang diwajibkan, dan kuliah diberikan belakangan. Semangat participant ini adalah juga semangat community.

Klaim bahwa hampir semua keberhasilan SBY adalah hasil karya SBY plus partai demokratnya, tentu akan mengundang senyum bagi para pemerhati dan para tracker perjalanan pemerintahannya. Perdamaian Aceh, BTL (Bantuan Tunai Langsung), kredit usaha rakyat, turunnya harga BBM, menjadi beberapa contoh klaimnya. Pasalnya ada sebagian pengamat mengatakan bahwa semua juga tahu kalau justru JK yang jauh lebih berperan di situ. Andai SBY memanfaatkan community untuk mensosialisasikan apa saja yang telah dilakukannya sejak hari pertama menjabat, tentu tidak akan menjadi begini. Tapi masyarakat punya memori yang pendek kok, suka lupa akan kejadian di masa silam, atau cuek saja karena lebih memprioritaskan urusan perut.

Anehnya kita semua tidak menggunakan penderitaan masa lalu sebagai pembelajaran. Sudah tahu kalau saat musim hujan dan angin besar datang, nelayan kesulitan mendapatkan ikan. Mengapa tidak melakukan intensifikasi budidaya ikan saja di darat. Tentu ini tidak bisa terealisasi tanpa bantuan pemerintah. Semua harus ada perintisannya. Dan yang harus mengawal tentu saja pemerintah, sambil terus mengupayakan perbaikan ekosistem pantai.

Kafe Bedugal di Bukti Tinggi sempat jadi sasaran teroris, begitu klaim polisi, yang saat ini sedang menyidangkan para calon pelaku-pelakunya. Jika klaim itu benar, harrrre gini masih saja ada sekelompok orang yang membocorkan perahu bangsa hanya demi janji “surga” yang tidak jelas dan tidak masuk akal. Adakah masyarakat tidak peduli dengan itu semua? Saya berharap jauh agar para blogger tidak melulu menceritakan sejarah dirinya saja di blog (sebagai bentuk narcis baru – walaupun tetap banyak manfaatnya), tetapi jauh dari itu adalah menceritakan tentang lingkungan mereka, sehingga bisa dishare dengan berbagai community.

UU BHP katanya bagai pedang bermata dua. Mata satu untuk memberi landasan hukum untuk mencari anggaran secara mandiri sekalian agar bisa beroperasi lebih efisien, mata satunya lagi dapat menimbulkan komersialisasi. Mengapa tidak menggunakan kekuatan community saja ? Dosen saya pernah bilang, kalau kita sedang kumpul-kumpul di kantin, apakah saat itu tidak mungkin untuk dilakukan proses belajar-mengajar ? Mengapa suatu proses belajar-mengajar harus dibatasi dalam ruang kelas saja? Perlu diingat bahwa community ini bukan sekedar kongkow di dunia maya ala friendster, tapi juga kumpul konvensional ala ngopi di warteg atau merayakan ulang tahun teman sekelas di McD.

Tentu saja sebagaimana konsep apapun di dunia ini, community juga punya titik kelemahan. Saya bisa belajar sedikit-sedikit cara santet dari wawasan yang diberikan Gede Mahendra. Saya bisa bikin bom, bisa menghabiskan waktu keluarga dengan surfing di Internet, dan lain-lain. Community perlu kedewasaan, tetapi community memudahkan pendewasaan seseorang.

UU Guru dan Dosen yang mensyaratkan guru minimal berkualifikasi D-4/S-1 agar bisa ikut sertifikasi guna memperoleh tunjangan profesi tidak akan berjalan dengan baik jika guru akhirnya hanya konsen pada bagaimana mencapai sertifikat ini tanpa mempedulikan lagi tugas utamanya sebagai pengajar. Makanya dibuatlah inovasi berupa program pembelajaran jarak jauh. Lihatlah bagaimana internet, sekali lagi mampu memberi solusinya. Namun perlu diawasi terus bagaimana kualitas hasil inovasi ini, jangan hanya asal berjalan saja, tanpa ada kepedulian terhadap kualitas guru atau dosen tersebut.

E=wcM^2, mungkin sudah waktunya Einstein diangkat menjadi guru marketing juga.

Ada pelajaran menarik dari celotehannya Mas Samuel Mulia di harian Kompas berjudul “Peringatan”. Salah satunya adalah statement bahwa untuk memiliki kembali, harus kehilangan terlebih dulu. Pas sekali dengan pengalaman dulu saat suatu perbaikan yang ditunggu-tunggu sejak lama oleh orang yang paling saya cintai akhirnya bisa datang setelah suatu tragedi besar datang.

Mengapa tidak terfikir sebelumnya untuk menyelam lebih jauh sebagai pembelajaran sejati akan nilai-nilai hidup, sehingga tidak berujung ke suatu penyesalan. Saya terpukau oleh citra yang saya buat sendiri dan saya tafsirkan sendiri, merasa eksistensi diri dihargai oleh banyak orang. Mungkin mirip dengan salah satu isi disertasi Yasraf Amir Piliang tentang “dunia layar” yaitu tontonan memiliki kontribusi membangun eksistensi diri si penonton, seolah dengan menonton dirinya diakui eksistensinya. Apalagi masyarakat saat ini didominasi oleh mitologi citra.

Saya jadi harus meredefinisi tafsiran bahwa dengan kegiatan menulis yang mulai rajin saya lakukan akan memberi efek baik bagi saya dalam jangka panjang, walaupun tujuannya masih samar-samar sampai sekarang, apa sebenarnya yang saya inginkan. Tapi dengan kesibukan ini, setidaknya saya jadi giat untuk tetap banyak membaca dan merenung. Tapi kalau merujuk dari mitologi citra di atas, jangan-jangan dengan blog ini saya seolah-olah merasa diakui eksistensinya, padahal tidak sama sekali. Apalagi siapa pula yang peduli dengan blog seorang saya, di tengah ribuan blog yang ada, yang sebagiannya mungkin jauh lebih berguna untuk dibaca atau ditelaah.

Melangkah lebih jauh, mungkin itu pula yang bisa sedikit menenangkan hati begitu membaca pendapat bahwa Israel tidak akan mungkin menang melawan rakyat Palestina hanya dengan kekuatan militer, seperti halnya Amerika tidak pernah menang melawan Irak. Mereka boleh bangga telah membunuh ribuan orang tak berdosa, tetapi akan bangkit burung-burung ababil baru, generasi Islam baru, anak-anak Palestina baru, simpatisan-simpatisan baru, yang suatu hari nanti, mungkin dalam hitungan bulan saja, akan membalas tindakan biadab mereka.

Mbak Marwah Daud Ibrahim sudah mencanangkan visi Nusantara Jaya 2045 yang menjanjikan pada tahun itu Indonesia akan menjadi pemimpin peradaban, bukan hanya Asia saja. Ini jelas “langkah jauh”, yang harus diteladani tanpa ada pretensi macam-macam, bahwa bangsa memang butuh visi, apapun itu bentuknya. Milestone dibuat, dan dicapai setiap target antaranya dengan sekuat tenaga, sampai visi tercapai. Sayangnya bangsa ini lebih senang menertawakan diri sendiri, seperti banyak dicitrakan di layar TV, sebagai perwujudan rasa frustasi berkepanjangan. Bahkan kualitas orang-orang yang nanti akan duduk di DPR pun sudah bisa ditebak rupanya.

Direktur PT Osimo Indonesia Hasanuddin Abdurakhman, dalam suatu kesempatan mengungkapkan bahwa kunci kemajuan masyarakat Jepang adalah pada uchi, yakni konsep dimana kehormatan dan harga diri kelompok senantiasa dijunjung tinggi, sehingga setiap kelompok di Jepang berjuang untuk menjadi yang terbaik. Akibatnya masyarakat Jepang selalu terdorong untuk mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, disiplin dan tanggung jawab agar tidak kalah dengan kelompok atau bangsa lain.

Contoh kecil dalam implementasi program open source, dimana Indonesia sudah beberapa tahun ini mencanangkannya, namun apakah sudah nampak nyata ? Atau seperti biasa, hangat di awalnya saja ? Betapa bangsa ini butuh upaya mengasah kecerdasan dalam eksekusi suatu program. Contoh Vietnam, dalam program open source Menkominfonya sudah memerintahkan untuk menginstall OpenOffice.org, Firefox, Thunderbird dan UniKey Vietnamese di kantor pemrintahan. Separuh dari karyawan pemerintahan sudah harus dapat mengoperasikan program tersebut paling lambat bulan Juni. Pada akhir 2009, 70 persen instansi-instansi pemerintah sudah harus menginstall software itu, dan 40 persen karyawan sudah mahir menggunakannya. Dan akhirnya pada akhir 2010 nanti, semua karyawan sudah dilatih memakainya. Bahkan penjual PC dilarang menginstal sofware bajakan untuk komputer yang digunakan di instansi pemerintahan agar penggunaan software bajakan dapat diminimalisir.

Simple bukan ? Mengapa program-program nasional serupa ini selalu saja “menguap” dan menjadi ruwet saat sudah bergulir di level pelaksanaan ? Mengapa selalu saja sulit untuk menangkap esensi suatu rencana (yang sebenarnya bagus) ?

Ayo lah, melangkahlah lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Masa harus membersihkan sebuah candi “hanya” untuk menolak bala. Pakai tanam kepala kambing segala. Ah, mari gunakan akal sehat.

Seorang yunior di keluarga saya sempat diajarkan bahwa segala yang disukai oleh banyak temannya belum tentu itu yang terbaik. Apalagi kalau obyeknya multitafsir, maka bagus tidaknya penilaian pada obyek tadi tergantung pada selera alias subyektif. Saat Teater Koma kemarin menampilkan Repbulik Petruk, Ilham Khoiri dari Kompas memberi penilaian bahwa pentas 4 jam itu bertele-tele, dan daya gedor naskah kurang menggigit. Ini menunjukkan teater Koma yang sudah puluhan tahun kenyang dengan pengalaman sastra, masih saja ada yang menilainya jelek.

Apa yang dicari beberapa pendaki yang masih penasaran dengan kondisi gunung Salak yang katanya sudah beberapa bulan terakhir ini mengeluarkan asap beracun, padahal pada bulan Juli 2007 ada kejadian enam siswa SMPN 67 meninggal karena menghirup racun gas tersebut ? Jangan berhenti untuk memberi nasehat tentang sebuah kematian dalam perjuangan yang nyata di jalan Tuhan, karena mati sia-sia tidak ada harganya.

Rumah susun yang mulai digelar oleh pemda Bandung untuk keluarga dengan penghasilan di bawah 4,5 juta per bulannya jelas salah satu solusi untuk mengurangi pemukiman kumuh. Tetapi itu baru rencana, karena pada akhirnya buktilah yang akan lebih banyak berbicara apakah tujuan mulia itu bisa dicapai. Kalau rumah susun hanya dibeli untuk investasi saja, lalu diperjualbelikan untuk mencari keuntungan, ya sama saja “bohong”. Apalagi kalau orang-orang kaya memanfaatkan kelemahan mekanisme dan orang-orang di dalam sistem ini, yang beli adalah si A tetapi dibalik itu sebenarnya si A hanya suruhan si B, si orang kaya tersebut. Si B akhirnya dapat menggunakan rumah susun tadi sebagai mesin investasinya. Pemda harus melangkah lebih jauh lagi, awasi praktek terlarang seperti ini.

Di tengah meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman padi (dari suatu laporan akhir tahun lalu), ternyata justru niai tukar petani (NPT, yaitu rasio antara biaya yang dikeluarkan petani dan pendapatan yang diperoleh) justru menurun. Aneh tapi nyata, karena distribusi dan pemasaran tidak bisa dikendalikan dengan baik oleh pemerintah, apalagi petani tersebut. Kalu tidak terpaksa, jarang sekali ada yang mau jadi petani. Dan fenomena ini sudah berjalan sekian lama, tanpa ada solusi yang mujarab sampai saat ini.

Pak Ryaas Rasyid, si penggagas utama otonomi daerah mengatakan bahwa masih ada 22 peraturan pemerintah dan 196 kepres yang seharusnya menjadi acuan pelaksanaan otda belum dikeluarkan pemerintah. Nah lo, pantas saja pemimpin daerah masih kelihatan linglung memimpin daerahnya. Tapi mengapa banyak yang terkesan diam saja, atau jangan-jangan sudah bosan mengingatkan pemerintah pusat ? Atau jangan-jangan kepeduliannya sedikit tentang ini.

Parpol hanya sebagai alat saja, karena kepentingan Indonesialah yang lebih utama, begitu kira-kira peringatan dari KH Mustofa Bisri, pengasuh pesantren Raudhatul Thalibin, Rembang. Kenyataan di lapangan, orang-orang partai yang menjabat di pemerintahan sekalipun selalu saja mendahulukan partai, jika tidak ingin dipecat jadi anggota. Melangkah lebih jauh, apakah tidak ada solusi untuk hal ini ?

Senang sekali dengan kabar Kopertis sudah menutup prodi di suatu PTS di Jogja karena menerbitkan ijasah palsu. Yang tidak palsu saja sudah ada yang tidak lagi bisa dimintai pertanggung jawaban karena dihasilkan dengan KKN. Pengawasan mutu di perguruan tinggi Indonesia masih lemah, setidaknya menurut saya. Saya menyaksikan sendiri ada beberapa teman yang dengan mudahnya mendapat ijasah S-1 hanya dengan menyerahkan uang beberapa juta kepada seorang dosen senior. Mungkin yang seperti ini tidak banyak, tetapi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya ? Dan seandainya bisa dibersihkan sampai level sangat bersih, lalu apa selanjutnya, apakah mempengaruhi mutu lulusan ? Saya terkadang bingung, dari titik mana dimulai pembenahan pendidikan. Bahkan saya yang sedang menempuh strata 2 di suatu perguruan tinggi yang lumayan “punya nama” pun saat ini terkadang masih bertanya-tanya, sebenarnya apa betul saya pantas mendapatkan ijasah nanti ? Harus seperti apa sih sarjana di Indonesia itu ? Saya merasa ini hanya sebagai formalitas saja, tanpa added value apa-apa. Hampir lebih dari 12 pelajaran harus saya lahap, namun kelihatannya ya begitu-begitu saja. Jadi ragu, apa yang bisa diperbuat saat nanti lulus. Mungkin saya harus “melangkah lebih jauh” dengan memasang suatu target added value bagi saya pribadi.

Agus Sudibyo, dalam artikelnya “Degradasi Kebebasan Pers”, menuliskan bahwa dalam kehidupan pers di negara ini, pemerintah cenderung melihat pers menjadi entiti yang selalu mengkritik pemerintah. Pemerintah juga kelihatan ingin mengontrol pers. Bahkan dalam proses penyelesaian sengketa hukum, penegak hukum hanya berfikir bagaimana sengketa-sengketa tersebut segera selesai, tanpa peduli dengan keberadaan UU Pers. Apalagi pihak yang merasa dirugikan, pasti cepat-cepat berusaha sedemikian agar nama mereka cepat terehabilitasi, tanpa peduli dengan kepentingan publik yang lebih besar. Tapi perlu dicatat, sering pula pihak jurnalistik sendiri yang mereduksi informasi menjadi sekedar gosip.

Nah, tampak jelas lingkatan setan dalam kebebasan pers ini. Dan mudah ditebak siapa yang paling dirugikan ? Pasti masyarakat, sebagai konsumen informasi yang diproduksi wartawan, sekaligus mempercayakan wartawan sebagai “penyambung lidah” sebenarnya. Rasanya sudah waktunya pemerintah (setidaknya presiden) mengambil alih permasalahan ini dengan menawarkan iklim dan kode etis baru pers. Pers harus dilindungi untuk menyuarakan isi hati rakyat, tetapi pers juga dilarang untuk sembarangan membuat berita gosip. Takarannya memang tidak mudah dibuat, tetapi disitulah seni “tarik ulur layangan”-nya.

Dampak krisis keuangan katanya akan terasa sekali pada 2009 ini. Pemerintah pusat sampai daerah mau tak mau harus sudah menyiapkan juklak antisipasinya. Saya sendiri belum mengetahui dengan pasti apa saja resep yang mereka sodorkan. Atau jangan-jangan, seperti biasa, kebakaran jenggot dulu baru mencari air untuka memadamkannya, kalau terlambat sedikit maka wajah sudah terbakar pula.

Melangkahlah lebih jauh….

Ada beberapa arti local genius, diataranya adalah roh pelindung yang menjaga tiap orang atau tempat. Definisi ini mungkin sudah jarang dipahami orang. Arti lain yang lebih sering dipakai akhir-akhir ini adalah ciri khas yang menunjukkan keistimewaan suatu tempat. Maka bila merujuk definisi terakhir, maka tata cara tanam padi, pengobatan tradisional, nasib, upaya harmonisasi terhadap lingkungan sekitar , adalah beberapa kegiatan yang dapat masuk dalam kategori local genius ini.

Judul tulisan saya kali ini terilhami dari judul tulisan pak Bandung Mawardi di harian kompas edisi 3 Januari 2009 yang berkisah tentang sosok Jawa nan genius bernama Sosrokartono, yang sempat menggegerkan Belanda dan Eropa pada awal abad 20 karena penguasaannya dalam bidang linguistik (mampu menguasai 9 bahasa timur dan 17 bahasa barat). Sang genius lokal kita ini terkenal pula dengan kemampuan pergaulannya yang luas dengan tokoh-tokoh intelektual baik di Indonesia maupun Belanda.

Yang menjadi semakin menarik karena pada akhirnya Sosrokartono mendalami ilmu manuggaling ilmu dan laku, salah satunya dengan memproduksi ilmu kantong kosong kantong bolong, yaitu “nulung pepadane, ora nganggo mikir wayah, waduk, kantong. Yen ana isi lumuntur marang sesami”. Maksudnya tolonglah sesama tanpa melihat waktu, perut dan kantong (anggaran, dana). Kalau ada rejeki, langsung digunakan untuk menolong sesama.

Khairul Ihwan, MT, kelahiran suatu desa di Lombok Timur, guru SMK, penggagas pengubahan asap hasil pembakaran batu bata menjadi pestisida organik, adalah juga local genius. Sempat membuat dosen pembimbingnya tersenyum-senyum ketika dia menyodorkan ide itu menjadi judul thesisnya, apakah iya dapat direalisasikan. Dan dia dapat membuktikannya, yang akhirnya penduduk sekitar rumahnya bisa mendapatkan manfaatnya.

Kedua orang berbeda jaman ini mungkin tidak persis bisa dikatakan sebagai produk local genius, walaupun mungkin benar merupakan jenius yang lokal, maksudnya orang jenius yanng berasal dari daerah, bukan melulu Jakarta. Aneh, orang pintar berprestasi kok harus selalu harus mendekati Jakarta alias Jawa. Distribusi fasilitas pengembangan bakat, menumpuk di Jawa. Para jenius luar Jawa sebagian besar berkiprah di Jawa, bagaimana dengan daerahnya sendiri ? Tentu ini bukan salah mereka sendiri, karena sistem “eksisting” sudah parah. Sebagian orang pintar lari ke luar negeri, minimal ke Malaysia, Singapura dan Australia, bahkan ada yang ke Amerika, menyebar ilmu disana, padahal negeri sendiri sedang membutuhkan kiprah orang-orang pintarnya. Apa boleh buat, pemerintah dan rakyatnya tidak peduli dengan itu semua. Boro-boro memikirkan hal seperti itu, perut sebagian rakyat masih sering keroncongan menahan lapar (anehnya yang kenyang masih doyan korup!).

Kini dibutuhkan banyak sekali local genius yang mampu menjadi eksekutor cerdas dalam wilayahnya masing-masing. Diperlukan pejabat Pemda yang jenius untuk bisa membantu menekan inflasi di Jawa Barat yang tahun 2008 ini sudah mencapai dua kali pada tahun 2007, gara-gara kenaikan BBM dan makin menurunnya daya beli rakyat. Diperlukan local genius juga untuk menekan defisit anggaran pada APBD 2009, dimana akhirnya banyak studi banding ke luar negeri (yang mungkin sebagiannya tidak langsung berdampak baik pada masyarakat) dicoret untuk dapat menekan defisit tersebut. Pertanyaannya mengapa tidak memanfaatkan IT sebaga penekan defisit ?

Masih ditunggu local genius ala Sultan Jogja yang mencoba peruntungannya dalam Pilpres 2009. Kalau menurut saya sih terlalu berat mimpinya, tapi mungkin kanjeng sultan punya hitung-hitungan lain atau mungkin “sekedar” melaksanakan tugasnya sebagai raja. Atau jutsri karena beliau adalah local genius (bagi lingkungan rakyat Jogja yang ala Mataram), maka itu jutsru menjadi kartu mati untuk menjadi “interlocal genius”, agar rakyat di Manado sana mau memilihnya, misalnya.

Bagaimana kalau kita mencari akal berfikir global bertindak lokal dalam mengelola Trowulan, agar tidak menjadi semakin parah seperti sekarang ? Andai Pusat Informasi Majapahit itu tidak menghancurkan bagian candi di bawahnya, emang iya gitu sejarah Majapahit dapat tetap terpelihara ? Apa ada efeknya terhadap masyarakat dan negara ? Kenapa tidak kita “jual” saja sejarah dan potensi budaya yang sangat besar ini ke luar negeri. Kita kasih bumbu-bumbu magic dan cerita-cerita teng kehebatan sang Gajah Mada, lalu kita beritakan besar-besaran via mass media plus internet, agar orang-orang dunia pada penasaran untuk datang ke Trowulan, melakukan penelitian, menyalurkan energi penasarannya, sehingga pariwisata kita sekalian terkatrol di sana. Biar saja orang-orang luar itu kita pancing untuk bisa memberikan engineering effort pada semua segi budaya trowulan. Banyak kok para filantropis budaya. Banyak dana pelestarian budaya di PBB yang bisa manfaatkan. Hanya promosi saja, itu saja, tidak perlu lah melakukan dikte budaya pada masyarakat. Pemerintah cukup menjaganya saja, dari tangan-tangan usil yang berpotensi merusak. Serahkan penjagaannya pada beberapa universitas di Jawa Timur, misalnya, agar yang punya jurusan sejarah dan budaya secara umum, bisa mempraktekkan ilmunya, tidak melulu dapat cerita hebat nenek moyangnya saja. Kehebatan Hayam Wuruk, Tribuana Tunggadewi, dan sang master piece Gajah Mada.

Setuju sekali dengan dua bentuk tirani yang dibahas pada tulisannya Mas Boni Hargens berjudul Tirani Ganda Demokrasi, dalam harian Kompas. Katanya, ada dua yaitu tirani legitimasi dan tirani popularitas. Dari pemahaman saya, dengan tirani legitimasi, maka susah sekali kita mengganti orang-orang di DPR yang kerjanya cuma manggut-manggut saja, karena bagaimanapun mereka legitimate kok.

Tirani popularitas ? Apalagi ini, jika seorang artis X misalnya, yang gak bisa apa-apa, ternyata mampu menyedot suara sampai dia menjadi walikota. Maka ini tidak bisa lagi dicegah, atas nama demokrasi kok. Seorang profesor pun tidak bisa berbicara banyak dalam pesta demokrasi nanti karena suaranya hanya satu, sama dengan seorang preman kelas kakap yang menjadi sampah masyarakat. Kata Emha Ainun Najib, rakyat sebenarnya adalah kekasih hati pemerintah. Dirugikan pemerintah dalam berbagai dimensi, tetap saja manut, malah tetap memilih partai yang itu itu lagi, pemimpin yang itu-itu juga, padahal jelas-jelas dari tracknya berkinerja jelek, malah menghancurkan.

Sebenarnya ada tirani lainnya. Misalnya tirani di dalam rakyat itu sendiri. Kantor dibakar massa, maling kelas teri digebukin sampai mati, dan yang masih hangat yaitu pembakaran umbul-umbul dan baliho parpol di Aceh yang membuat Panitia Pengawas Pemilu di sana tak berkutik sama sekali karena memang tidak ada laporan dari masyakarat, yang mungkin takut dengan sekelompok orang yang suka bakar-bakar itu. Siapa yang bisa melawan “rakyat” kalau sudah beringas tidak terkendali menjarah mall-mall di Jakarta, misalnya, yang dulu pada 1997-an sempat terjadi ?

Ada lagi rezim isolasi informasi. Sudah banyak perusahaan yang berpura-pura sakit, kemudian minta dana talangan kepada pemerintah, dengan ancaman jika tidak diberi maka akan melakukan PHK pada para karyawannya. Pemerintah ya anehnya sering manut saja. Padahal itu perusahaan sebenarnya sudah balik modal dan sudah menyimpan keuntungannya di masa-masa jayanya dulu di bank luar negeri atau industri lain. Dana talangan (bail out) itu akan dijadikannya penambah modal bagi keberlangsungan perusahaan. Asyik juga punya usaha seperti itu di Indonesia. Bagaimana mengetahui informasi kondisi perusahaan yang sebenarnnya? Siapa yang tahu? Hanya para direksi yang tahu, apalagi kalau direksinya orang asing atau mewakili asing. Makanya banyak buruh sulit percaya kalau perusahaannya dinyatakan mendekati bangkrut, sehingga permintaan kenaikan upah minimumnya dinaikkan.

Saya dengar katanya UGM (dan mungkin beberapa perguruan tinggi lain) sudah melakukan identifikasi semua local genius di Jogja. Semoga ini bisa berjalan secara konsisten, apalagi kini dimudahkan dengan dukungan IT. Tapi jangan sampai pekerjaan besar ini terhenti hanya dalam buku dan terkena efek birokrasi, untuk membacanya saja perlu guntingan pita dari seorang kepala daerah, misalnya. Jauh dari itu semua, perlu betul-betul dihangatkan, dihebohkan, digoreng, dibakar bolak-balik agar asapnya terhisap ke seluruh persada, utamanya ke dada para pemuda Indonesia, dan dapat berguna bagi masyarakat.

Pernah terfikir juga bahwa penerapan ilmu manajemen ala barat di Indonesia seringkali gagal memberi jawaban memuaskan untuk peningkatan kinerja karena bukan digali dari budaya bangsa sendiri. Mungkin bangsa ini memang harus bekerja dengan rantai di kaki, seperti yang terpaksa dialami nenek moyang dulu, jaman penjajahan. Maksudnya harus diawasi oleh seorang supervisor dengan sedikit keras, mata agak melotot, tetapi tetap memberi keleluasaan kepada para inovator, local genius, untuk memperlihatkan bakat-bakatnya.

Sudah jamannya kini Value Added Service diterapkan di semua lini birokrasi Pemerintahan, terutama Pemda. Karena diyakini ini akan menciptakan peluang perbaikan yang hulunya adalah perubahan yang menyenangkan dan membahagiakan di akhirnya. Memang tidak selalu berhasil, tetapi setidaknya usaha adalah cara terbaik untuk bisa bertahan dalam kondisi carut marut ekonomi kita. Allan Kay seorang Pakar Pendidikan dari USA mengatakan bahwa satu-satunya cara meramal masa depan adalah dengan menciptakannya.

Penciptaan memang bukan melulu urusan para seniman atau professor, tetapi juga urusan kita semua, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan atas diberikannya karunia daya kreativitas, yang menjadi pembeda sebenar-benarnya pembeda dengan hewan dan tumbuhan. Pertahanan terbaik dari sebuah tim bola adalah dengan menyerang, adalah salah satu prinsip yang merujuk kepada keinginan memanfaatkan penciptaan peluang dengan menutup peluang kepasifan.

Surat kabar akan mati kalau tidak mau menciptakan VAD pada produknya, misalnya dengan mengoptimalkan versi Online-nya, atau dengan menyuguhkan berita dengan lebih menarik lagi bagi para pelanggannya, toh sudah di era Web 2.0 begini, ya harus lebih kreatif lagi sebagai harga mati agar tetap eksis. Download i-Ring saja sudah menjadi VAD bagi perusahaan sebesar Indosat agar dapat tetap eksis, dan masih ada puluhan contoh lainnya. Apalagi tahun 2009 ini sudah dicanangkan SBY sebagai tahun industri kreatif. Jadi, pelaku usaha kini juga harus mendayagunakan potensi otak kirinya.

Dilaporkan bahwa ada dana menganggur sebesar 60 T di kantongnya Ibu Sri Mulyani, sebagai sisa dana pemerintah yang tidak terpakai sampai 30 Desember 2008 ini. Dari dana sebesar itu, sudah termasuk dana hasil penghematan pada masa tender dan dana yang tidak bisa dipakai karena menunggu selesainya proses hukum, misalnya akibat ada peserta lelang yang merasa dirugikan saat tender.

Di sisi lain ada yang disinyalir bahwa anggaran departemen-departemen ternyata lebih besar daripada yang digunakan di parlemen, dan sayangnya sampai saat ini pengawasannya kurang sebaik pengawasan untuk parlemen. Kita mengenal ICW, yang dari berita-berita di mass media lebih fokus ke parlemen.

Dan saya yakin juga ada banyak anggaran yang tidak terserap akibat kelambatan proses penyerapannya, yang sebagiannya akibat salah manajemen. Biasa lah, sifat bangsa ini, setiap menjelang akhir tahun, barulah segalanya dikebut. Tentunya ini akan berpotensi mutu pelaksanaan proses menjadi kacau, asal jadi saja.

Jadi, duit kita banyak ? Ya, mungkin meningkat, apalagi dengan makin banyaknya orang yang dengan “paksarela” membayar pajaknya setelah ditakut-takuti dengan berbagai sangsi pada tahun lalu, yang akhirnya sampai perlu diperpanjang lagi masa pendaftaran NPWP-nya. Tapi ingat, tugas segudang telah menanti untuk diselesaikan di tahun ini. Program Keluarga Harapan, misalnya, yang digadang-gadang menggantikan posisi program BLT. Program baru ini akan membutuhkan effor yang lebih keras lagi yaitu dengan mensyaratkan ada tidaknya anak usia sekolah wajar 9 tahun, dan beberapa syarat lainnya. Kades, RW, RT, Camat akan makin sibuk saja. Asal jangan makin sibuk cari data fiktif.

Sibuk sekali orang dengan berbagai aktivitasnya seputar uang. Bagaimana dengan program-program peningkatan mutu moral ? Bagaimana dengan peningkatan rasa berbudaya Indonesia ? Bagaimana dengan peningkatan kebahagiaan (yang tidak selalu berarti harus kaya harta) ? Bagaimana peningkatan peran agama ?

Dalam suatu tulisan Yudi Latif berjudul “Politik Harapan” (harian Pikiran Rakyat) dikatakan bahwa Karl Gunnar Myrdal (1898 – 1987) pernah mencap bangsa Indonesia sebagai negara lunak (soft state), pemerintah dan warganya tidak memiliki posisi ketegaran moral yang jelas, terutama dalam rumusan sosial politik. Negara ini juga tidak memiliki kepekaan yang cukup tegas pada persoalan kemanusiaan, penyelewangan, termasuk korupsi.

Serba “tanggung” jadinya, dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya saja pendidikan. Mana ada sih kejelasan hubungan antara pendidikan dengan pekerjaan. Orang pinter hasil asahan pendidikan begitu masuk ke dunia kerja langsung “linglung”, tidak tahu harus berbuat apa. Ada lowongan kerja, eh..yang berhasil mendapatkannya adalah yang berani nyogok. Tak ada penghargaan nyata pada orang pintar. Maka tak ayal sekolah dicap sebagai sarana buang-buang waktu saja. Bob Sadino saja sampai berani “menyuruh” peserta seminar di suatu universitas di Bandung agar keluar dari kuliah dan tidak usah datang lagi ke kampus untuk mulai wirausaha. Ayah saya saja sekarang sudah mulai ragu memasukkan adik terkecil saya ke SMU, mendingan masuk sekolah perawat saja, atau setidaknya ke SMK saja.

Banyak orang diberitakan mengalami gangguan jiwa belakangan ini. Ada juga yang bunuh diri, bukan hanya orang miskin, tapi juga dialami orang kaya. Dari cerita Mas Yonky Karman (Kompas, Moralitas Harapan, edisi 2 Januaro 2009), kaum eksistensialis menuduh harapan merampas kepenuhan masa kini. Kaum yang merayakan masa depan dianggap tidak serius dengan masa kini. Bahkan harapan kaum beragama tidak memberi solusi bagi problem kemiskinan, malah melanggengkan, karena agama dituduh hanya memberi harapan yang mengawang-awang.

Mungkin kaum eksistensialis itu tidak salah-salah amat. Justru umat beragama yang mungkin sebagian besar masih tidak merasakan atau memahami apa yang sebenarnya diinginkan dari para Rasul pembawa ajarannya. Pendidikan yang bermutulah yang memberi jalan terang kepada proses pemahaman ini. Duta Besar RI untuk Cina saja bilang bahwa keberhasilan Cina saat ini adalah karena keberhasilan di bidang pendidikan. Dan itu sudah dirintis sejak puluhan tahun silam. Tidak ada cara cepat menuju sukses, semua harus melewati duri dan kerikil tajam.

Kembali ke soal pemerintahan, tahun 2009 ini di Jawa Barat ditandai dengan perombakan besar-besaran para pejabat struktural ala pak Ahmad Heryawan dengan melantik 56 pejabat baru untuk eselon 2, adanya unit pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik dan penyusunan Rencana Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK). Bagus sih, tapi yang begini ini kan sudah beberapa kali terjadi, tetapi tetap saja nggak bagus-bagus juga hasilnya. Kenapa ya? Saya melihat para pejabat daerah ini kurang inovatif dalam bekerja, pokoknya hanya mengikuti saja apa yang ditunjukkan oleh atasannya. Asal selesai saja, buat laporan, kirim ke atasan, selesai.

Kenapa gak sekalian saja membuat website kusus per dinas, yang dapat dicek dan ricek oleh semua orang seluruh dunia ? Buat website untuk dinas kehutanan, kesehatan, koperasi & UMKM, tenaga kerja, perkebunan, energi dan sumber daya mineral, dll. Program ini dibuatkan penjabarannya, lalu uraikan secara rinci juga siapa yang bertanggung jawab. Dan orang-orang yang bertanggung jawab ini harus melaporkan setiap aktivitas yang dilakukannya via website ini juga, kalau perlu dia punya blog sendiri. Juga ada fasilitas menerima masukan dari semua perguruan tinggi, misalnya jurusan pertambangan ITB akan punya channel untuk dinas energi dan sumber daya mineral, sehingga para mahasiswapun punya channel resmi pada dinas.

Saya tahu ini hanya akan sukses jika orang-orang itu mau menulis, melaporkan semua yang dikerjakan dengan cara menulis. Tapi inilah syarat agar sistem ini bisa berjalan dengan baik. Para pejabat itu bukan hanya dituntut untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, tapi juga dapat mengkomunikasikannya dengan baik ke semua stake holder, dan menyerap serta memberi keterangan jika ada pertanyaan atau masukan dari stake holder tersebut. Ingat loh, Internet is not for fun only, but for business.

Kasus proyek Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP) misalnya, ternyata membuat sebagian kalangan DPRD kaget karena proyek ini muncul tiba-tiba untuk minta disepakati, padahal tidak terdengar sama sekali sebelumnya. Hebatnya, proyek ini akan memakan dana sebesar 55 Milyar, tragisnya lagi semua dari hasil utang ke ADB. Bagaimana ini bisa terjadi? Kok DPRD sampai baru mengetahui proyek ini ? Itulah mengapa diseminasi informasi itu penting sekali, dan disebarkan dengan teknologi komunitas yang handal, dan internet bisa menjadi solusi untuk itu semua, asal satu syarat ini dipenuhi, yaitu ada kemauan untuk menulis bagi para pelakunya.

Niatkan saja website semacam itu untuk silaturahmi, untuk saling menyamakan persepsi, untuk saling kontrol diri. Ada tulisan menarik dari Abu Syauqi (Pendiri Rumah Zakat Indonesia) dalam majalah Rumah Lentera, yang mengatakan bahwa dalam bisnis bisa dibilang 50% modal dimulai dari database. Maksud database di sini adalah relasi. Maka selalu utamakan Ifsyaaus Salaam (menyebarkan salam) sebagai salah satu dari tiga hal meninggikana derajat, selain ith’aamuth tho’aam (memberi makan) dan ash sholaatu fil Lail (sholat malam).

Kebiasaan menulis makin lama makin kendor di kalangan pelajar sekalipun, apalagi dengan mendominasinya grafik dan sejenisnya yang lebih muhda dicerna, lebih enak dipandang. Padahal dengan minimnya pemberian anggaran dari pemerintah untuk siswa, misalnya, dengan memaksimalkan kegiatan menulis ini, menurut hemat saya akan bisa meminimalkan biaya tambahan yang diperlukan. Sebagai catatan, anak SMP di Bandung untuk kondisi saat ini minimal membutuhkan sekitar 4 sampai 5 juta per tahunnya untuk penyelenggaraan kegiatan sekolah, padahal pemerintah maksimal memberikan 1,5 juta saja.

Saya kawatir segala macam program pemerintah yang bagus-bagus itu tidak akan terkawal dengan baik, karena sistem pengawalannya yang tidak ada. Mengandalkan LSM ? Ya itu mungkin satu-satunya cara, tapi itupun jika LSM yang menjadi pengawas ini betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik. Eh, jadi terfikir, LSM itu juga harusnya membuat blog yang bisa diakses oleh seluruh dunia. Atau Dinas yang diawasi membuat koran yang diselipkan ke koran harian, mengenai semua aktivitas yang dilakukannya. Ini akan membuat semua orang tergerak dan terdorong untuk melakukan kegiatan, tidak diam saja, karena jika tidak melakukan kegiatan, nggak ada bahan yang akan dilaporkan. Ini adalah suatu Value Added Service bagi birokrasi yang sudah melegenda sebagai image yang serba lambat, serba berliku, serba duit, serba pasif. Hm..oase di tengah gurun pasir yang tandus.

Terlepas dari soal metode dan strategi bagaimana Value Added Service itu diciptakan, tetap saja semuanya tergantung pada niat. Mumpung masih tahun baru, ada baiknya dibuatkan resolusi diri bagi organisasi aparat, bertekad tentang apa yang harus dan tidak dilakukan mulai tahun ini. Stop doing something, start doing something, do more something atau do less something. Kalau dulunya view-nya hanya ke dalam organisasi saja, maka kini saatnya tiba untuk mengubah sudut pandang untuk lebih luas lagi melihat lingkungan sekeliling kita. Alangkah jantannya jika aparat terkait menyatakan resolusinya itu hitam di atas putih, minimal pada website yang sudah diuraikan sebelumnya, sehingga masyarakat tahu sebenarnya apa yang akan dilakukan para aparatnya. Dan nantinya masyarakat juga akan memberi masukan jika sekiranya ada hambatan ditengah pelaksanaan resolusi tersebut.

Akhirnya saya makin setuju dengan Allan Kay, ramal masa depan dengan menciptakannya !

 

 

Dalam industri telekomunikasi eksisting, rekaman billing (disebut CRD – Call Detail Records) digunakan untuk membuat profil kastamer untuk keperluan deteksi fraud oleh suatu Fraud Management System (FMS), yang pada saat itu belum bisa mengakomodasi layanan-layanan baru. Munculnya bentuk rekaman billing yang lebih umum (disebut UDR – Usage Detail Record) ternyata juga masih memiliki banyak kelemahan karena UDR-nya masih dibuat spesifik untuk satu aplikasi saja, misalnya MXP (Mobile Xchange Protocol) untuk tagihan layanan wireless non-voice dan OSP (Open Settlement Protocol) untuk pertukaran data pricing antar operator IP telephony. Paper ini akan menguraikan upaya Telkom dalam security meliputi fraud dan keamanan jaringan menuju NGN. Tema ini menjadi penting karena dalam NGN, penyedia jaringan maupun penyedia aplikasi kini mempunyai tantangan lebih besar dalam keamanan, termasuk dalam hubungannya dengan fraud, karena dalam NGN akan muncul aplikasi-aplikasi layanan baru yang lebih beraneka ragam dengan jaringan yang terdistribusi dan terbuka. NGN akan mengakomodasi pemain-pemain baru di dalamnya, potensi merger atau akuisisi, serta memiliki skema billing yang semakin kompleks, salah satunya karena aspek konvergensi antara dunia telekomunikasi dengan Internet.

1. Pendahuluan

Fraud telekomunikasi di dalam jaringan dan layanan PT Telkom memiliki kecenderungan merugikan dan membutuhkan suatu sistem penanganan yang harus integral, kreatif dan cepat namun tetap sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan perkembangan fraud itu sendiri yang semakin kompleks seiring dengan makin konvergence-nya dunia IP (Internet) dengan teknologi telekomunikasi.

Gambar. Berbagai sub-sistem dalam skema konvergensi

Persaingan bisnis nantinya bukan antar operator saja, namun antar operator dengan Internet application provider. Tidak heran jika nanti bisa terjadi PT Telkom dan operator lain di Indonesia harus juga berbagi rejeki dengan Google atau Microsoft ketika seseorang memanfaatkan portal atau aplikasi di Google, jika seseorang tersebut menggunakan jaringan Telkom.

Dengan semakin mudah dan terbukanya seorangn programmer di masa datang dalam jaringan telekomunikasi yang semakin IP minded (NGN), maka dengan memanfaatkan aplikasi berikut API di dalamnya sesuai harapan pendukung JAIN dan OSA/Parlay, maka sentral telpon yang saat ini sangat susah diintrusi kini sudah berpotensi menjadi “barang mainan” biasa, karena dengan diterapkannya prinsip serupa client-server biasa, maka sentral tersebut “hanyalah” suatu server biasa, seperti server-server lainnya.

Ini mengundang potensi ketidak-amanan di dalamnya, dan potensial juga untuk bisa menimbulkan fraud. Sekedar merekam log dari port pop3, port 25, port110 (smtp) dan port umum lainnya memang tidak sukar, tetapi bagaimana dengan konten didalamnya? Hal inilah yang harus diperhatikan jauh-jauh hari oleh Telkom. Apalagi wilayah jaringan yang harus diawasi adalah dari Sabang sampai Merauke, terlalu luas jika pantauan dilakukan hanya dari Jakarta saja, misalnya.

Gambar. Roadmap jaringan Telkom menuju NGN

2. Fraud dalam Jaringan Telekomunikasi menuju NGN

Secara singka Fraud adalah tindakan merugikan yang cenderung kepada bentuk kecurangan. Namun demikian ada beberapa definisi fraud, namun yang menurut penulis cukup komprehensif menyatakan bahwa Fraud adalah penggunaan perangkat hardware maupun software untuk melakukan pencurian service telekomunikasi sehingga pelakunya dapat menghindarkan diri dari kewajiban membayar biaya yang seharusnya atau sebagai sarana untuk melakukan fraud dalam bentuk lainnya misalnya kegiatan ilegal (obat terlarang, prostitusi) atau sekedar entertainment (puas ketika bisa melakukan tindakan fraud).

 

Gambar. Proses Billing Standar [10]

Proses billing standar yang masih banyak digunakan saat ini memiliki banyak kelemahan, antara lain :

1. Mekanisme-mekanisme di dalam proses ini masih bermode batch, berurutan langkah demi langkah, sehingga tidak real time.
2. Lemah dalam scalability baik dalam penambahan sistem-sistem UDR ataupun untuk kerjasama antar penyedia layanan, karena sistem billing tersebut memiliki arsitektur tersentralisasi.

Fraud sangat terkait erat dengan ketidakpastian keamanan di dalam dunia telekomunikasi, apalagi NGN nantinya yang sebenarnya adalah tidak jauh lebih baik daripada Internet saat ini. Tipe-tipe serangan dalam sistem IP ini antara lain akses dari pihak yang tidak berwenang (misalnya IP Spoofing), pencurian informasi (misalnya sniffing), kecurangan telekomunikasi (fraud), kecurangan financial (misalnya carding), sabotase dan penetrasi sistem oleh pihak luar (umumnya dalam bentuk hacking).

Tipe-tipe serangan apa saja yang dapat dijadikan tool untuk melakukan Fraud ?

Sebenarnya serangan-serangan yang digunakan untuk melakukan perusakan atau gangguan atau sekedar bentuk keisengan belaka pada Internet adalah juga tool yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan fraud. Mungkin saja seseorang cracker tidak mampu mengubah tagihan layanan internet Speedy-nya pada Telkom dengan cara mengubah record tagihan pada database di Radius-nya Telkom, tetapi jika ia mampu menghancurkan database seluruhnya menggunakan suatu malicious code, maka hal itu juga akan berpotensi membebaskan dia dari tagihan.

Berikut diberikan beberapa tipe serangan yang umum dilakukan dalam dunia Internet :

1. Teknik Intelligence, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dari semua kemungkinan sumber informasi tentang sistem yang menjadi target serangan. Seorang karyawan kontrak yang pernah bekerja di Telkom, terutama yang menangani jaringan, apakah sudah diantisipasi potensinya menjadi obyek dalam penggunaan teknik intelligence ini? Apakah CD dan hardisk pada komputer-komputr yang sudah tua dan dibiarkan tidak dikendalikan lagi masih mengandung informasi yang mendukung teknik serangan ini?

2. Teknik Land Attack, yaitu teknik dengan menggunakan suatu software yang dapat membuat suatu CPU bekerja keras menyelesaikan algoritma berulang yang ada pada software sehingga menyebabkan sistem yang tidak diproteksi menjadi hang. Pabrikan sistem operasi diharapkan untuk terus memberi patch dan proteksi untuk teknik ini.

3. Teknik Sniffing, yaitu dengan melakukan pencurian atau penyadapan data, menggunakan banyak software sniffer yang banyak bertebaran di Internet yang sebagiannya memberikan kemudahan dalam instalasi dan eksekusinya, bahkan untuk remaja SMP sekalipun. Enkripsi data sampai 128 bit adalah salah satu solusi, walaupun tidak menyelesaikan masalah karena perkembangannya yang dinamis (dan memberi beban ekstra pada server dan jaringan).

4. Teknik Denial of Service (DOS) Attack, yaitu dengan membuat sistem target kepayahan dengan terlalu banyak menerima request berbagai proses dibandingkan kemampuan optimalnya dalam memproses beban tersebut. Sumber serangan ini bisa dari satu terminal saja (yang digunakan hacker) ataupun meminjam puluhan bahkan ratusan terminal lainnya sebagai zombie terminal sehingga secara bersama-sama memborbardir server atau switch target sehingga menimbulkan banjir request.

Dalam jaringan VOIP, DoS Attack akan menyebabkan semua handset terputus hubungannya dari jaringan, karena terjadinya banjir (flooding) kanal suara. Untuk kasus ini, traffic analyzer pada Sistem Manajemen Fraud harus bisa melihat kondisi abnormal ini.

5. Teknik Carding, sempat populer di Indonesia karena menimbulkan kehebohan juga di negara tujuan serangan karena menimbulkan kerugian finansial. Teknik ini bekerja misalnya dengan cara membuat situs palsu untuk mendapatkan nomor dan password kartu kredit, memanfaatkan sarana pergaulan di Internet (chatting, friendster, milist, dll) sehingga bisa saling bertukar info tentang kartu kredit, memanfaatkan website tertentu yang menyediakan software generator credit card.

6. Teknik Eavesdropping, adalah suatu teknik mirip dengan sniffing, digunakan untuk mencuri user ID dan password suatu aplikasi dengan cara memonitor percakapan (milist, email, chatting) dalam Internet.

7. Teknik Social Engineering, yang memanfaatkan ketidaktahuan atau kelemahan para pengguna bahkan administrator dalam kemanan jaringan, misalnya ada saja yang menempelkan password dan user id-nya sendiri pada pada sisi terminal agar mudah untuk dibaca olehnya sehingga tidak perlu bersusah-susah mengingat identitasnya tadi. Atau ada yang berpura-pura lupa password, lalu meminta admin untuk memberitahukan passwordnya, padahal yang bertanya tadi bukan orang yang berhak (bukan pemilik sebenarnya).

Teknik Ghosting, yaitu jenis fraud yang dapat menghilangkan informasi tagihan atau tingkat penggunaan suatu layanan, tidak selalu dilakukan misalnya dengan teknik eavesdropping yang canggih. Tetapi bisa saja dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan sosial administrator database rekaman data penggunaan. Bahkan hubungan saudara atau kenalan pun bisa dimanfaatkan untuk ini. Dan itu bisa tidak ketahuan dalam jangka waktu lama.

8. Teknik Spoofing, yaitu dengan melakukan teknik penyamaran identitas ketika melakukan komunikasi atau pertukaran pesan (data).

9. Man in the middle, merupakan pengembangan dari teknik spoofing, sehingga ketika terjadi percakapan antara A dan B, seorang C menyamar menjadi B (di mata A) sekaligus menyamar menjadi A (di mata B). C inilah yang menjadi “man in the middle”-nya dan dialah yang akhirnya bisa memanfaatkan komunikasi ini sesuai dengan keinginannya.

Selain dari beberapa teknik di atas, sebenarnya masih ada beberapa teknik lain yang makin bervariasi dari waktu ke waktu. Menjadi kewajiban bagi manajemen dan terutama admin kemanan jaringan dan aplikasi untuk senantiasa mengikuti perkembangan ini, sekaligus juga bekerjasama dengan admin-admin pada jaringan lainnya misalnya dengan admin di ISP lain, operator lain, bahkan dengan kumpulan para hacker dan cracker untuk mendapatkan pola-pola serangan baru.

Inilah sebagian serangan-serangan yang akan berpotensi membuka akses ke layer keamanan di NGN, yang tidak ubahnya nanti menjadi “jaringan internet biasa” yang kini sudah menjadi lahan mainan bagi banyak hacker dan cracker untuk menumpahkan kreativitasnya. Fraud yang sifatnya konvensional seperti kecurangan dalam memanfaatkan teknik call back, melakukan modifikasi pada telpon umum, modifikasi konfigurasi software pada wartel, adalah beberapa teknik yang nantinya beradaptasi dengan teknik-teknik serangan IP, sehingga jangan heran jika nantinya akan muncul kombinasi berbagai teknik tersebut ditambah dengan variasi teknik-teknik baru.

Maka muncullah teknik Next-Generation fraud yang seperti kondisi eksisting saat ini yang dialami dunia Internet, selalu saja menghasilkan kriminal-kriminal dunia maya yang memiliki komunitas kerjasaman dan diskusi tersendiri (walaupun tanpa bentuk dan aturan) dalam milist, website khusus hacker, pertemuan informal secara periodik, IRC, atau bisa lewat komunitas pergaulan ala friendster. Dan mereka selalu berada “di baris depan” dibandingkan para personel keamanan jaringan baik dalam hal teknis maupun agresivitasnya, dan anehnya itu tidak selalu dilandasi keinginan memperoleh keuntungan finansial, penyaluran hobi belaka sudah cukup memberi energi kegiatan. Regenerasinya pun berlangsung sangat cepat, karena kini sudah banyak beredar software-software pendukung aksi serangan yang user friendly.

Gambaran fraud di era NGN adalah sebagai berikut [10] :

1. Subscription fraud. Ini adalah jenis fraud yang juga banyak muncul di telekomunikasi sebelum isu NGN, dan akan diperkirakan akan tetap semarak di era NGN nanti. Seorang kastamer tiba-tiba mendapat lonjakan tagihan di luar kebiasaan, adalah salah satu ciri dugaan terjadinya subsciption fraud. Bagi operator, deteksinya adalah dengan membandingkan IPDR dengan billing history.
2. Fraud dalam mendapatkan akses untuk suatu resource, tanpa terekam di billing. Contoh fraud ini adalah mobile malware [12], yang menginfeksi handset dengan virus dan trojan horse sehingga handset dapat diperintah untuk melakukan aktivitas tertentu misalnya mengambil daftar kontak dan mengirimkannya ke pihak ketiga, dan menggunakan layanan misalnya SMS dan bahkan panggilan. Bagi operator, solusinya adalah dengan menggunakan Signature Based Detection Techniques (SBDT) sehingga virus signature di dalam message-nya terdeteksi dan melakukan tracking penggunaan resource yang berlebihan. Lalu dilakukan filtering.
3. Fraud distribusi ilegal suatu layanan, misalnya dengan mendistribusikan materi hasil download ke pihak lain, walaupun itu melanggar ketentuan. Solusi masalah ini adalah dengan membandingkan metrik jaringan untuk data upload dengan download. Jika serupa, maka dapat diduga melakukan fraud jenis ini. Jika content yang diakses bersifat life, maka diperlukan solusi FMS yang bersifat real time.

3. Antisipasi Telkom untuk Fraud di NGN

Sebagai penyedia jasa telekomunikasi, Telkom mau tidak mau juga mengantisipasi munculnya fraud yang nantinya dapat berujung kepada kerugian Telkom secara finansial maupun image yang berpotensi menjadi buruk di mata pelanggan dan masyarakat secara umum.

Proses bisnis di dalam tubuh Telkom sendiri juga terus dibenahi, karena kecepatan dan akurasi penanganan suatu fraud juga menentukan keberhasilan kinerja antisipasi fraud itu sendiri. Seorang pelanggan Flexi yang kehilangan handphone (berikut RUIM cardnya) diharapkan segera meminta pemblokiran kepada Telkom. Namun apa yang terjadi jika Telkom lambat memprosesnya, misalnya karena kurangnya koordinasi antara personel customer service dengan personel teknis yang berwenang melakukan pemblokiran ? Tentu ini akan berpotensi membawa kerugian besar baik bagi pengguna maupun PT Telkom sendiri. Konsep one stop service saja tidak akan menyelesaikan masalah jika nomor layanan untuk pemblokiran, misalnya, tidak dapat diakses dengan mudah oleh pelanggan tadi.

3.1 Penanganan Fraud

Secara umum ada dua pendekatan [7] untuk menangani Fraud , yaitu pendekatan dari sisi operator telekomunikasi dan pendekatan dari sisi pemerintah.

Dari sisi operator, perlu dibuat suatu FMS misalnya dengan merekam saat mulai komuni-kasi, nomor dan lokasi asal, nomor dan lokasi tujuan, identitas terminal komunikasi. Jejak rekaman data ini dilakukan menggunakan CDR (Customer Data Record). Dengan sistem seperti ini maka jika ada Fraud karena SIM Cloning misalnya, maka kemunculan rentang waktu panggilan dengan panggilan lainnya (disesuaikan dengan lokasi) yang tidak logis akan dapat terdeteksi.

Sedangkan pendekatan dari sisi pemerintah, pembuatan KTP ganda, misalnya, dapat memudahkan munculnya fraud jenis call ceiling dan payment evasion. Pada call ceiling, seorang pengguna menjual layanan telekomunikasi yang dimilikinya kepada pengguna lainnya dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Hal ini bisa disebabkan si pengguna pertama tadi dapat memiliki “hak pakai gratis” karena menggunakan KTP palsu sebagai persyaratan identitas pada saat melakukan pendaftaran sebagai kastamer pada suatu operator (subscription fraud). Maka ketika sudah muncul tagihan, pengguna dapat dengan mudah melarikan diri dari kewajiban bayar, dan Telkom akan kesulitan dalam mengejar pengguna nakal tersebut. Kewajiban registrasi untuk layanan prabayar yang sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini perlu dilanjutkan dan dikembangkan.

Itu baru dari sudut pandang fraud di bidang telekomunikasinya saja, maka dengan perkembangan NGN, maka akan muncul next-generation fraud yang bercirikan :

1. Membuat keamanan jaringan semakin sukar untuk dipelihara, akibatnya muncul kesulitan menciptakan mekanisme password yang baik, konfigurasi firewall yang memadai, kekurangan sikap awareness terhadap keamanan, selalu kekurangan pakar dalam next-generation fraud. Hacker cenderung mudah menyembunyikan jejak fraud. Dan satu hal lagi, teknologi NGN memberikan sifat “always on connected” kepada penggunanya yang menimbulkan “always in risk” kepada pengguna tersebut.
2. Fraud distribusi ilegal suatu layanan, misalnya dengan mendistribusikan materi hasil download ke pihak lain, walaupun itu melanggar ketentuan. Solusi masalah ini adalah dengan membandingkan metrik jaringan untuk data upload dengan download. Jika serupa, maka dapat diduga melakukan fraud jenis ini. Jika content yang diakses bersifat life, maka diperlukan solusi FMS yang bersifat real time.
3. Semakin memudahkan proses regenerasi karena kemudahan knowledge transfer, karena sudah banyak tersedia tool, program jadi berikut “help files” atau know-how nya, bahkan kini tidak perlu dengan cara-cara sembunyi lagi karena di toko-toko bukupun sudah umum dijumpai buku-buku terkait. Hampir setiap harinya akan bermunculan metode fraud yang semakin sempurna dan semakin canggih.
4. Fraud berjenis subscrition fraud dan internal fraud tetap menjadi jenis fraud yang banyak muncul. Seorang kastamer tiba-tiba mendapat lonjakan tagihan di luar kebiasaan, adalah salah satu ciri dugaan terjadinya subsciption fraud. Bagi operator, deteksinya adalah dengan membandingkan IPDR dengan billing history. Fraud dalam mendapatkan akses untuk suatu resource, tanpa terekam di billing, juga akan sering muncul.
5. Ada celah-celah hukum yang justru “melindungi” kegiatan fraud, misalnya dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan privacy. UU ITE (No 11 tahun 2008) yang baru saja diluncurkan (21 April 2008) di Indonesia ditengarai kurang memberikan celah kepada kegiatan “hacking putih” atau kegiatan intelejen untuk mencegah pelanggaran pada transaksi elektronik.

3.2 FRAMES (Fraud Management System)

Saat ini Telkom sudah mengimplementasikan FMS yang disebut dengan FRAMES, yang dikembangkan oleh RisTI (saat ini namanya menjadi Telkom RDC) bagian LAN Integrity & Security. Dan sejak tahun 2004 sudah mulai diaplikasikan di beberapa Divisi regional dan Divisi FWN (Flexi) dalam kerangka Revenue Assurance dan Fraud Management di masing-masing Divre.

FRAMES ini mulai dikembangkan pada tahun 2002, dan diimplementasikan pertamakalinya di Divre II Jakarta pada tahun 2003. Kemudian distandarkan oleh Direktorat Bisnis Jasa PT Telkom.

Kemampuan utamanya antara lain :

1. Dukungan data untuk kebutuhan deteksi, koreksi dan prefens
2. Fitur-fitur tambahan berupa Fraud Detection & Alert, Fraud Parameter, Manajemen Kasus Fraud, Customer Profiling, Data Statistik  (trafik harian, fraud, proses), CDR Translator, User Query dan Administrator.
3. Sedangkan ITB juga memasukkan isu dalam pengembangan fraud management system ini untuk jaringan telekomunikasi mobile dalam program riset unggulannya.

3.3 Sistem Manajemen Fraud NGN

Untuk mengantisipasi jenis-jenis fraud baru pada NGN, maka tidak ada cara lain bagi Telkom selain membangun sistem manajemen fraud (SMF) yang lebih baik lagi, sebut saja dengan nama “next generation SMF” untuk mengimbangi sebutan “next generation network”.

Beberapa kegiatan yang harus dilakukan untuk membangun Next Generation SMF ini untuk Telkom antara lain sbb :

1. Membuat sistem probing untuk mendapatkan info (yang diperlukan) dari berbagai layer jaringan yang ada pada NGN, meliputi :

a. Rekaman penggunaan tingkat aplikasi, yang diambil dari berbagai media gateway, gatekeeper, server broadcast, voice switch, server email, server web.

b. Penggunaan login dan autentikasi, yang diambil dari server RADIUS, DNS, DHCP, Firewalls, gateway VPN. Fraud untuk produk Telkom Speedy, misalnya, perlu dicermati kejadiannya menggunaan titik-titik probing ini.

c. Tingkat penggunaan resource di jaringan, terutama dalam hal penggunaan bandwidth, apakah sesuai dengan perjanjian (SLA). Titik-titik probingnya ada di router, switch, server NAT, dll.

d. Tingkat penggunaan akses, yang mampu menginformasikan terminal yang digunakan kastamer, alamat MAC, nomor serial, dll.

Data inilah yang harus bisa dianalisa dengan metode-metode tertentu sehingga bisa mendeteksi fraud sekaligus mengantisipasi hal serupa. Pada fraud call ceiling misalnya, pelanggan nakal sering menggunakan call forwarding sekaligus sering melakukan pergantian handset untuk penyamaran. Tentunya hal ini memerlukan teknik probing yang integral.

2. Menggunakan Instrusion Detection System (IDS) yang komprehensif dan mampu memberikan informasi saat terjadi aktivitas yang merugikan pada jaringan, baik melalui pendekatan host-based (H-IDS) yang memanfaatkan system log maupun network-based (N-IDS) yang menggunakan nertwork adapter untuk memonitor paket-paket yang melalui jaringan. Sampai saat ini (eksisting), kedua teknik ini tidak mampu mengenali jejak hasil fraud dengan baik.

Mekanisme keamanan jaringan secara umum tidak mampu untuk mengumpulkan informasi-informasi apa saja yang lalu lalang di jaringan yang dicurigai sebagai hasil fraud. Perlu penambahan suatu fungsi inteligen untuk menganalisa hal-hal semacam ini. Selain itu juga perlu ada pendekatan keamanan jaringan yang dilengkapi dengan sistem manajemen fraud terpusat.

Pengembangan algoritma IDS dan SMF terus dikembangkan sampai saat ini, terutama menggunakan algoritma-algoritma pada sistem pakar, Data Mining, AI dan machine learning.

Beberapa teknik analisis fraud [1] antara lain :

a. Threshold-Based Analysis, yang membandingkan pola trafik dengan pola threshold yang sebelumnya ditentukan.Misalnya jika terjadi jumlah panggilan dari suatu lokasi tertentu melebihi thershold value (yang diambil dari nilai rata-rata / kebiasaan), maka dapatlah dicurigai terjadi fraud. Kelemahan algoritma ini adalah selain perlunya mekanisme rinci bagi penentuan threshold untuk tiap kastamer, ternyata juga tidak bisa mendeteksi beberapa tipe fraud.

b. Inference Rules Analysis, yang berdasarkan sistem pakar dan rule production engine. Teknik ini memungkinkan dibuatnya aturan inference canggih untuk menentukan beberapa tipe fraud (bahkan tipe fraud yang mugkin muncul nanti), walaupun memerlukan waktu lama untuk pemrogramannya, ditambah lagi kesulitan dalam skalabilitasnya, dimana semakin banyak data diproses maka kinerjanya semakin turun.

c. Profile-Based Analysis, yaitu dengan membuat profil setiap kastamer, sehingga setiap ada keanehan dalam pola trafik darinya, maka bisa “dicurigai” berpotensi fraud. Kelemahannya adalah adanya fenomena false positive, misalnya seorang kastamer menggunakan telepon untuk panggilan internasional di luar kebiasaan, maka sistem akan memberi alarm peringatan potensi fraud.

d. Jaringan Saraf Tiruan (JST), yaitu dengan menerapkan algoritma JST, dan diklaim dapat mengurangi biaya operasi. Namun sistem ini tidak dapat memberikan penjelasn logis pada suatu hasil analisa.

Menjadi menarik ketika Data Mining, yang juga populer digunakan dalam dunia marketing, digunakan pada Sistem Manajemen Fraud untuk NGN. Data Mining [4] adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. Tantangannya adalah mengantisipasi akumulasi data yang “rich of data but poor of information”, dimana SMF bisa saja merekam data sebanyak-banyaknya, namun bagaimana menarik informasi yang bermanfaat dari sekian Giga (atau bahkan Tera) data yang terekam tadi itulah yang menjadi pokok persoalan. Karenanya tidak aneh jika Data Mining juga memanfaatkan teknik-teknik yang berkembang pada ilmu kecerdasan buatan, machine learning, jaringan saraf tiruan, dan tentu saja termasuk statistik serta teknologi database.

Menurut hemat penulis, Telkom sebaiknya mulai juga memperkuat pengetahuan dan insfratruktur di bidanng Data Mining ini, karena manfaatnya banyak dan dapat dimanfaatkan dalam bidang yang beragam, mulai dari pemasaran (misalnya untuk mengetahui pola pemakaian suatu layanan oleh kastamer, cross market analysis, profil kastamer, dll) sampai ke penggunaannya dalam sistem manajemen Fraud dalam era NGN ini.

3. Membangun SMF dengan paradigma “NGN minded” yang bercirikan :

a. Mampu memelihara integritas keamanan seluruh insfrastruktur. Perpaduan dan harmonisasi fungsi TMN, CORBA, PKI dan Identity Management bisa menjadi solusi untuk keperluan ini.

Pada suatu kasus [5], diinformasikan terjadinya packet loss (sebagai salah satu parameter QoS yang dijaminkan) yang lebih tinggi dari batasan pada SLA yang dijanjikan pada kastamer pada jaringan IP-MPLS milik Telkom. Apa yang menjadi penyebabnya? Bandwidth kurang besar ? Atau banckbone bermasalah? Ternyata penyebabnya adalah tingkat utilisasi CPU load yang tinggi pada router dan atau tingkat utilisasi link yang tinggi (karena jumlah paket yang berada pada antrian di router melebihi batas nilai threshold pada buffer di interface router tersebut). Dan ini semua disebabkan adanya crash module (karena faktor usia) pada router dan karena virus atau worm pada jaringan terutama di router-router CE (Customer Edge). Kasus seperti ini akan mudah dicari solusinya jika manajemen network benar-benar sudah baik.

b. Bertindak mengantisipasi kerugian, bukan mengantisipasi percobaan-percobaan secara spesifik, jadi sudut pandangnya lebih komprehensif

c. Memungkinkan kemudahan dalam konfigurasi (dan tepat)

d. Mendukung perubahan cepat dalam teknologi, produk dan layanan

e. Mampu melakukan menggunakan pemahaman pola fraud yang sudah diketahui untuk mengantisipasi berulangnya pola serupa

f. Mampu mendeteksi dan dengan cepat menyajikan hasil analisanya secara online, sehingga antisipasi bisa dilakukan dengan cepat sebelum fraud benar-benar merugikan.

4. Membuat prosedur, hierarki pada organisasi, alias business process yang memberikan aturan, aliran kegiatan (workflow), entitas-entitas apa saja yang terkait di dalamnya, apa saja yang harus dilakukan, bahkan spesifikasi pengawakannya.

Prosedur tersebut bersifat lintas sektor dan lintas bagian organisasi, karenany perlu dipikirkan kewenangan akses yang luas dan efektif untuk sub organisasi yang diberi tugas menangani fraud ini.

5. Aktif dalam membangun networking dengan ISP, operator, regulator, ID-SIRTII, perguruan tinggi dan komunitas-komunitas terkait fraud dan keamanan secara umum, karena tindakan antisipasi fraud dalam NGN ini tidak bisa dilakukan secara lokal atau jaringan Telkom saja, tetapi pendekatannya harus nasional bahkan global.

Integrasi dan kordinasi antar bidang perlu dibentuk dan diperkuat, karena manajemen fraud tidak akan bisa bekerja atau berdiri sendiri, perlu kerjasama dengan entitas yang terkait dengan manajemen resiko, revenue assurance, kemanan jaringan, kontrol kredit, dll.

6. Terkait dengan sistem billing untuk NGN ini, maka perlu dibangun sistem billing yang dapat menutupi kelemahan sistem billing standar sebelumnya. Maka sistem billing yang “NGN minded” ini bercirikan :

a. Real time Billing, seperti yang saat ini sudah diimplementasikan pada layanan prabayar. Dengan sifat real time-nya, maka deteksi fraud dapat lebih cepat.

b. Memiliki skalabilitas tinggi untuk mendukung layanan baru, peningkatan jumlah pengguna layanan, dan koordinasi antar penyedia layanan.

c. Konvergensi Billing, sehingga seorang pengguna akan mendapatkan satu tagihan saja untuk berbagai layanan yang digunakannya.

d. Memiliki fleksibilitas tinggi pada billing untuk layanan baru, dan rating engine-nya dapat dimodifikasi dengan cepat tanpa harus menginterupsi proses billing.

Catatan :

Sebagai pengganti UDR, untuk memenuhi requirement NGN, muncul jenis detail record lain yang disebut denngan IPDR (Internet Protocol Detail Record) dengan konsorsiumnya yaitu IPDR.org.

IPDR berisi 5W elemen yaitu siapa, apa, kapan, dimana dan mengapa. Bahkan atribut lainnya dapat ditambahkan, misalnya QoS, Bandwidth dan latency. IPDR di-encode menggunakan format XML dan XDR (External Data Representation). Penggunaan XML ini makin memudahkan IPDR dikomunikasikan via layanan Web. Kelemahan XML dalam hal kepadatan informasi diperbaiki oleh XDR.

Model inilah yang perlu menjadi rujukan bagi Telkom untuk membangun sisem manajemen fraud (SMF) versi NGN-nya. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah, karena bukan hanya perkara teknis, tapi juga menyangkut hukum, SDM, proses bisnis, hitungan ekonomi dan pengembangan bisnis ke depan.

Gambar. Model Rujukan Internet Protocol Detail Record (IPDR) pada IPDR.org

Di lain sisi, menurut hemat penulis, akuisisi salah satu perusahaan yang bergerak di bidang network security mungkin bisa menjadi salah satu alternatif memuluskan jalan mengantisipasi isu keamanan di NGN, karena Telkom belum berpengalaman dalam bidang ini (termasuk dalam binis content), padahal ke depannya isu ini akan menjadi isu sentral dan bisa menjadi ladang bisnis baru. Perusahaan ini sekaligus bisa dikembangkan untuk juga menyediakan jasa ouutsourcing manajemen fraud bagi operator lain.

Jika saat ini belum muncul banyak kebutuhan jasa manajemen fraud untuk NGN, perusahaan ini dapat dialihkan untuk hal lain yang masih terkait dengan aspek keamanan jaringan. Misalnya dengan menjadi Certificate Authority (CA) nasional yang beraliansi dengan CA yang sebelumnya sudah mengglobal seperti Verisign atau Geotrust. Bisnis ini muncul sebagai pemenuhan aturan pada salah satu pasal UU Informasi & Transaksi Elektronik (UU Nomor 11 tahun 2008 yang ditetapkan pada 21 April 2008) yang mengharuskan CA harus beroperasi di Indonesia, karena CA dari luar negeri dianggap tidak memiliki cukup informasi untuk melakukan verifikasi terhadap identitas seseorang di dalam Indonesia.

Apa lagi peran CA ? Seorang hacker yang melancarkan Internet Spamming atau Internet Phishing (via virus atau mobile malware) pada seorang korbannya, dapat mengambil informasi login dan informasi sensitif lainnya. Bahkan bentuk lain dari spam yaitu SPIT (Spam over Internet Telephony), mampu mengirimkan voice message berupa pesan marketing ke seluruh handset yang terhubung di suatu Jaringan Wireless VOIP dengan menggunakan hak akses seorang pelanggan. Ini masih berpotensi terjadi di NGN. Dan untuk mengatasinya adalah dengan cara pelanggan melakukan proses autentikasi terlebih dulu sebelum menggunakan hak aksesnya. Autentikasi ini bisa dibantu oleh CA dengan mekanisme CA signature-nya.

Referensi

1. Judge Septopanduviyatmo, Analisis Fraud pada jaringan IP dan Next-Generation, Laporan Proyek Akhir Keamanan Sistem Informasi

2. Ninyoman Victoria P, Oracle Adavanced Security pada Oracle9i

3. Dony Ariyus, Computer Security, Penerbit Andi, 2005

4. Iko Pramudiono, Pengantar Data Mining : Menambang Permata Pengetahuan di Gunung Data, Ilmukompuer.com, 2003.

5. Faridh Tamzis, Analisis Performansi Layanan pada Jaringan IP-MPLS PT Telkom link Jambi-Tangerang

6. Net Eye Corp, Fraud Analysis IP and NGN

7. Xerandy ST, Dr. Hendrawan, Telecommunication Fraud di Indonesia : Kajian Masalah dan Kebijakan Penanganannya

8. http://www.iec.org/online/tutorials/fraud_analysis

9. Beberapa berita dari http://www.telkomrdc-media.com/index

10. MA Bihina Bella, Using The IPDR Standard for NGN Billing and Fraud Detection, University of Pretoria, South Africa

11. http://www.billingworld.com/articles/feature/Stopping-Next-Generation-Fraud-Aimed-at.html

12. Geoff Ibbett, Subex Azure, Stopping Next-Generation Fraud Aimed at Internet-based Services, 2007