Sudah jamannya kini Value Added Service diterapkan di semua lini birokrasi Pemerintahan, terutama Pemda. Karena diyakini ini akan menciptakan peluang perbaikan yang hulunya adalah perubahan yang menyenangkan dan membahagiakan di akhirnya. Memang tidak selalu berhasil, tetapi setidaknya usaha adalah cara terbaik untuk bisa bertahan dalam kondisi carut marut ekonomi kita. Allan Kay seorang Pakar Pendidikan dari USA mengatakan bahwa satu-satunya cara meramal masa depan adalah dengan menciptakannya.

Penciptaan memang bukan melulu urusan para seniman atau professor, tetapi juga urusan kita semua, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan atas diberikannya karunia daya kreativitas, yang menjadi pembeda sebenar-benarnya pembeda dengan hewan dan tumbuhan. Pertahanan terbaik dari sebuah tim bola adalah dengan menyerang, adalah salah satu prinsip yang merujuk kepada keinginan memanfaatkan penciptaan peluang dengan menutup peluang kepasifan.

Surat kabar akan mati kalau tidak mau menciptakan VAD pada produknya, misalnya dengan mengoptimalkan versi Online-nya, atau dengan menyuguhkan berita dengan lebih menarik lagi bagi para pelanggannya, toh sudah di era Web 2.0 begini, ya harus lebih kreatif lagi sebagai harga mati agar tetap eksis. Download i-Ring saja sudah menjadi VAD bagi perusahaan sebesar Indosat agar dapat tetap eksis, dan masih ada puluhan contoh lainnya. Apalagi tahun 2009 ini sudah dicanangkan SBY sebagai tahun industri kreatif. Jadi, pelaku usaha kini juga harus mendayagunakan potensi otak kirinya.

Dilaporkan bahwa ada dana menganggur sebesar 60 T di kantongnya Ibu Sri Mulyani, sebagai sisa dana pemerintah yang tidak terpakai sampai 30 Desember 2008 ini. Dari dana sebesar itu, sudah termasuk dana hasil penghematan pada masa tender dan dana yang tidak bisa dipakai karena menunggu selesainya proses hukum, misalnya akibat ada peserta lelang yang merasa dirugikan saat tender.

Di sisi lain ada yang disinyalir bahwa anggaran departemen-departemen ternyata lebih besar daripada yang digunakan di parlemen, dan sayangnya sampai saat ini pengawasannya kurang sebaik pengawasan untuk parlemen. Kita mengenal ICW, yang dari berita-berita di mass media lebih fokus ke parlemen.

Dan saya yakin juga ada banyak anggaran yang tidak terserap akibat kelambatan proses penyerapannya, yang sebagiannya akibat salah manajemen. Biasa lah, sifat bangsa ini, setiap menjelang akhir tahun, barulah segalanya dikebut. Tentunya ini akan berpotensi mutu pelaksanaan proses menjadi kacau, asal jadi saja.

Jadi, duit kita banyak ? Ya, mungkin meningkat, apalagi dengan makin banyaknya orang yang dengan “paksarela” membayar pajaknya setelah ditakut-takuti dengan berbagai sangsi pada tahun lalu, yang akhirnya sampai perlu diperpanjang lagi masa pendaftaran NPWP-nya. Tapi ingat, tugas segudang telah menanti untuk diselesaikan di tahun ini. Program Keluarga Harapan, misalnya, yang digadang-gadang menggantikan posisi program BLT. Program baru ini akan membutuhkan effor yang lebih keras lagi yaitu dengan mensyaratkan ada tidaknya anak usia sekolah wajar 9 tahun, dan beberapa syarat lainnya. Kades, RW, RT, Camat akan makin sibuk saja. Asal jangan makin sibuk cari data fiktif.

Sibuk sekali orang dengan berbagai aktivitasnya seputar uang. Bagaimana dengan program-program peningkatan mutu moral ? Bagaimana dengan peningkatan rasa berbudaya Indonesia ? Bagaimana dengan peningkatan kebahagiaan (yang tidak selalu berarti harus kaya harta) ? Bagaimana peningkatan peran agama ?

Dalam suatu tulisan Yudi Latif berjudul “Politik Harapan” (harian Pikiran Rakyat) dikatakan bahwa Karl Gunnar Myrdal (1898 – 1987) pernah mencap bangsa Indonesia sebagai negara lunak (soft state), pemerintah dan warganya tidak memiliki posisi ketegaran moral yang jelas, terutama dalam rumusan sosial politik. Negara ini juga tidak memiliki kepekaan yang cukup tegas pada persoalan kemanusiaan, penyelewangan, termasuk korupsi.

Serba “tanggung” jadinya, dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya saja pendidikan. Mana ada sih kejelasan hubungan antara pendidikan dengan pekerjaan. Orang pinter hasil asahan pendidikan begitu masuk ke dunia kerja langsung “linglung”, tidak tahu harus berbuat apa. Ada lowongan kerja, eh..yang berhasil mendapatkannya adalah yang berani nyogok. Tak ada penghargaan nyata pada orang pintar. Maka tak ayal sekolah dicap sebagai sarana buang-buang waktu saja. Bob Sadino saja sampai berani “menyuruh” peserta seminar di suatu universitas di Bandung agar keluar dari kuliah dan tidak usah datang lagi ke kampus untuk mulai wirausaha. Ayah saya saja sekarang sudah mulai ragu memasukkan adik terkecil saya ke SMU, mendingan masuk sekolah perawat saja, atau setidaknya ke SMK saja.

Banyak orang diberitakan mengalami gangguan jiwa belakangan ini. Ada juga yang bunuh diri, bukan hanya orang miskin, tapi juga dialami orang kaya. Dari cerita Mas Yonky Karman (Kompas, Moralitas Harapan, edisi 2 Januaro 2009), kaum eksistensialis menuduh harapan merampas kepenuhan masa kini. Kaum yang merayakan masa depan dianggap tidak serius dengan masa kini. Bahkan harapan kaum beragama tidak memberi solusi bagi problem kemiskinan, malah melanggengkan, karena agama dituduh hanya memberi harapan yang mengawang-awang.

Mungkin kaum eksistensialis itu tidak salah-salah amat. Justru umat beragama yang mungkin sebagian besar masih tidak merasakan atau memahami apa yang sebenarnya diinginkan dari para Rasul pembawa ajarannya. Pendidikan yang bermutulah yang memberi jalan terang kepada proses pemahaman ini. Duta Besar RI untuk Cina saja bilang bahwa keberhasilan Cina saat ini adalah karena keberhasilan di bidang pendidikan. Dan itu sudah dirintis sejak puluhan tahun silam. Tidak ada cara cepat menuju sukses, semua harus melewati duri dan kerikil tajam.

Kembali ke soal pemerintahan, tahun 2009 ini di Jawa Barat ditandai dengan perombakan besar-besaran para pejabat struktural ala pak Ahmad Heryawan dengan melantik 56 pejabat baru untuk eselon 2, adanya unit pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik dan penyusunan Rencana Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK). Bagus sih, tapi yang begini ini kan sudah beberapa kali terjadi, tetapi tetap saja nggak bagus-bagus juga hasilnya. Kenapa ya? Saya melihat para pejabat daerah ini kurang inovatif dalam bekerja, pokoknya hanya mengikuti saja apa yang ditunjukkan oleh atasannya. Asal selesai saja, buat laporan, kirim ke atasan, selesai.

Kenapa gak sekalian saja membuat website kusus per dinas, yang dapat dicek dan ricek oleh semua orang seluruh dunia ? Buat website untuk dinas kehutanan, kesehatan, koperasi & UMKM, tenaga kerja, perkebunan, energi dan sumber daya mineral, dll. Program ini dibuatkan penjabarannya, lalu uraikan secara rinci juga siapa yang bertanggung jawab. Dan orang-orang yang bertanggung jawab ini harus melaporkan setiap aktivitas yang dilakukannya via website ini juga, kalau perlu dia punya blog sendiri. Juga ada fasilitas menerima masukan dari semua perguruan tinggi, misalnya jurusan pertambangan ITB akan punya channel untuk dinas energi dan sumber daya mineral, sehingga para mahasiswapun punya channel resmi pada dinas.

Saya tahu ini hanya akan sukses jika orang-orang itu mau menulis, melaporkan semua yang dikerjakan dengan cara menulis. Tapi inilah syarat agar sistem ini bisa berjalan dengan baik. Para pejabat itu bukan hanya dituntut untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, tapi juga dapat mengkomunikasikannya dengan baik ke semua stake holder, dan menyerap serta memberi keterangan jika ada pertanyaan atau masukan dari stake holder tersebut. Ingat loh, Internet is not for fun only, but for business.

Kasus proyek Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP) misalnya, ternyata membuat sebagian kalangan DPRD kaget karena proyek ini muncul tiba-tiba untuk minta disepakati, padahal tidak terdengar sama sekali sebelumnya. Hebatnya, proyek ini akan memakan dana sebesar 55 Milyar, tragisnya lagi semua dari hasil utang ke ADB. Bagaimana ini bisa terjadi? Kok DPRD sampai baru mengetahui proyek ini ? Itulah mengapa diseminasi informasi itu penting sekali, dan disebarkan dengan teknologi komunitas yang handal, dan internet bisa menjadi solusi untuk itu semua, asal satu syarat ini dipenuhi, yaitu ada kemauan untuk menulis bagi para pelakunya.

Niatkan saja website semacam itu untuk silaturahmi, untuk saling menyamakan persepsi, untuk saling kontrol diri. Ada tulisan menarik dari Abu Syauqi (Pendiri Rumah Zakat Indonesia) dalam majalah Rumah Lentera, yang mengatakan bahwa dalam bisnis bisa dibilang 50% modal dimulai dari database. Maksud database di sini adalah relasi. Maka selalu utamakan Ifsyaaus Salaam (menyebarkan salam) sebagai salah satu dari tiga hal meninggikana derajat, selain ith’aamuth tho’aam (memberi makan) dan ash sholaatu fil Lail (sholat malam).

Kebiasaan menulis makin lama makin kendor di kalangan pelajar sekalipun, apalagi dengan mendominasinya grafik dan sejenisnya yang lebih muhda dicerna, lebih enak dipandang. Padahal dengan minimnya pemberian anggaran dari pemerintah untuk siswa, misalnya, dengan memaksimalkan kegiatan menulis ini, menurut hemat saya akan bisa meminimalkan biaya tambahan yang diperlukan. Sebagai catatan, anak SMP di Bandung untuk kondisi saat ini minimal membutuhkan sekitar 4 sampai 5 juta per tahunnya untuk penyelenggaraan kegiatan sekolah, padahal pemerintah maksimal memberikan 1,5 juta saja.

Saya kawatir segala macam program pemerintah yang bagus-bagus itu tidak akan terkawal dengan baik, karena sistem pengawalannya yang tidak ada. Mengandalkan LSM ? Ya itu mungkin satu-satunya cara, tapi itupun jika LSM yang menjadi pengawas ini betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik. Eh, jadi terfikir, LSM itu juga harusnya membuat blog yang bisa diakses oleh seluruh dunia. Atau Dinas yang diawasi membuat koran yang diselipkan ke koran harian, mengenai semua aktivitas yang dilakukannya. Ini akan membuat semua orang tergerak dan terdorong untuk melakukan kegiatan, tidak diam saja, karena jika tidak melakukan kegiatan, nggak ada bahan yang akan dilaporkan. Ini adalah suatu Value Added Service bagi birokrasi yang sudah melegenda sebagai image yang serba lambat, serba berliku, serba duit, serba pasif. Hm..oase di tengah gurun pasir yang tandus.

Terlepas dari soal metode dan strategi bagaimana Value Added Service itu diciptakan, tetap saja semuanya tergantung pada niat. Mumpung masih tahun baru, ada baiknya dibuatkan resolusi diri bagi organisasi aparat, bertekad tentang apa yang harus dan tidak dilakukan mulai tahun ini. Stop doing something, start doing something, do more something atau do less something. Kalau dulunya view-nya hanya ke dalam organisasi saja, maka kini saatnya tiba untuk mengubah sudut pandang untuk lebih luas lagi melihat lingkungan sekeliling kita. Alangkah jantannya jika aparat terkait menyatakan resolusinya itu hitam di atas putih, minimal pada website yang sudah diuraikan sebelumnya, sehingga masyarakat tahu sebenarnya apa yang akan dilakukan para aparatnya. Dan nantinya masyarakat juga akan memberi masukan jika sekiranya ada hambatan ditengah pelaksanaan resolusi tersebut.

Akhirnya saya makin setuju dengan Allan Kay, ramal masa depan dengan menciptakannya !