Ada pelajaran menarik dari celotehannya Mas Samuel Mulia di harian Kompas berjudul “Peringatan”. Salah satunya adalah statement bahwa untuk memiliki kembali, harus kehilangan terlebih dulu. Pas sekali dengan pengalaman dulu saat suatu perbaikan yang ditunggu-tunggu sejak lama oleh orang yang paling saya cintai akhirnya bisa datang setelah suatu tragedi besar datang.

Mengapa tidak terfikir sebelumnya untuk menyelam lebih jauh sebagai pembelajaran sejati akan nilai-nilai hidup, sehingga tidak berujung ke suatu penyesalan. Saya terpukau oleh citra yang saya buat sendiri dan saya tafsirkan sendiri, merasa eksistensi diri dihargai oleh banyak orang. Mungkin mirip dengan salah satu isi disertasi Yasraf Amir Piliang tentang “dunia layar” yaitu tontonan memiliki kontribusi membangun eksistensi diri si penonton, seolah dengan menonton dirinya diakui eksistensinya. Apalagi masyarakat saat ini didominasi oleh mitologi citra.

Saya jadi harus meredefinisi tafsiran bahwa dengan kegiatan menulis yang mulai rajin saya lakukan akan memberi efek baik bagi saya dalam jangka panjang, walaupun tujuannya masih samar-samar sampai sekarang, apa sebenarnya yang saya inginkan. Tapi dengan kesibukan ini, setidaknya saya jadi giat untuk tetap banyak membaca dan merenung. Tapi kalau merujuk dari mitologi citra di atas, jangan-jangan dengan blog ini saya seolah-olah merasa diakui eksistensinya, padahal tidak sama sekali. Apalagi siapa pula yang peduli dengan blog seorang saya, di tengah ribuan blog yang ada, yang sebagiannya mungkin jauh lebih berguna untuk dibaca atau ditelaah.

Melangkah lebih jauh, mungkin itu pula yang bisa sedikit menenangkan hati begitu membaca pendapat bahwa Israel tidak akan mungkin menang melawan rakyat Palestina hanya dengan kekuatan militer, seperti halnya Amerika tidak pernah menang melawan Irak. Mereka boleh bangga telah membunuh ribuan orang tak berdosa, tetapi akan bangkit burung-burung ababil baru, generasi Islam baru, anak-anak Palestina baru, simpatisan-simpatisan baru, yang suatu hari nanti, mungkin dalam hitungan bulan saja, akan membalas tindakan biadab mereka.

Mbak Marwah Daud Ibrahim sudah mencanangkan visi Nusantara Jaya 2045 yang menjanjikan pada tahun itu Indonesia akan menjadi pemimpin peradaban, bukan hanya Asia saja. Ini jelas “langkah jauh”, yang harus diteladani tanpa ada pretensi macam-macam, bahwa bangsa memang butuh visi, apapun itu bentuknya. Milestone dibuat, dan dicapai setiap target antaranya dengan sekuat tenaga, sampai visi tercapai. Sayangnya bangsa ini lebih senang menertawakan diri sendiri, seperti banyak dicitrakan di layar TV, sebagai perwujudan rasa frustasi berkepanjangan. Bahkan kualitas orang-orang yang nanti akan duduk di DPR pun sudah bisa ditebak rupanya.

Direktur PT Osimo Indonesia Hasanuddin Abdurakhman, dalam suatu kesempatan mengungkapkan bahwa kunci kemajuan masyarakat Jepang adalah pada uchi, yakni konsep dimana kehormatan dan harga diri kelompok senantiasa dijunjung tinggi, sehingga setiap kelompok di Jepang berjuang untuk menjadi yang terbaik. Akibatnya masyarakat Jepang selalu terdorong untuk mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, disiplin dan tanggung jawab agar tidak kalah dengan kelompok atau bangsa lain.

Contoh kecil dalam implementasi program open source, dimana Indonesia sudah beberapa tahun ini mencanangkannya, namun apakah sudah nampak nyata ? Atau seperti biasa, hangat di awalnya saja ? Betapa bangsa ini butuh upaya mengasah kecerdasan dalam eksekusi suatu program. Contoh Vietnam, dalam program open source Menkominfonya sudah memerintahkan untuk menginstall OpenOffice.org, Firefox, Thunderbird dan UniKey Vietnamese di kantor pemrintahan. Separuh dari karyawan pemerintahan sudah harus dapat mengoperasikan program tersebut paling lambat bulan Juni. Pada akhir 2009, 70 persen instansi-instansi pemerintah sudah harus menginstall software itu, dan 40 persen karyawan sudah mahir menggunakannya. Dan akhirnya pada akhir 2010 nanti, semua karyawan sudah dilatih memakainya. Bahkan penjual PC dilarang menginstal sofware bajakan untuk komputer yang digunakan di instansi pemerintahan agar penggunaan software bajakan dapat diminimalisir.

Simple bukan ? Mengapa program-program nasional serupa ini selalu saja “menguap” dan menjadi ruwet saat sudah bergulir di level pelaksanaan ? Mengapa selalu saja sulit untuk menangkap esensi suatu rencana (yang sebenarnya bagus) ?

Ayo lah, melangkahlah lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Masa harus membersihkan sebuah candi “hanya” untuk menolak bala. Pakai tanam kepala kambing segala. Ah, mari gunakan akal sehat.

Seorang yunior di keluarga saya sempat diajarkan bahwa segala yang disukai oleh banyak temannya belum tentu itu yang terbaik. Apalagi kalau obyeknya multitafsir, maka bagus tidaknya penilaian pada obyek tadi tergantung pada selera alias subyektif. Saat Teater Koma kemarin menampilkan Repbulik Petruk, Ilham Khoiri dari Kompas memberi penilaian bahwa pentas 4 jam itu bertele-tele, dan daya gedor naskah kurang menggigit. Ini menunjukkan teater Koma yang sudah puluhan tahun kenyang dengan pengalaman sastra, masih saja ada yang menilainya jelek.

Apa yang dicari beberapa pendaki yang masih penasaran dengan kondisi gunung Salak yang katanya sudah beberapa bulan terakhir ini mengeluarkan asap beracun, padahal pada bulan Juli 2007 ada kejadian enam siswa SMPN 67 meninggal karena menghirup racun gas tersebut ? Jangan berhenti untuk memberi nasehat tentang sebuah kematian dalam perjuangan yang nyata di jalan Tuhan, karena mati sia-sia tidak ada harganya.

Rumah susun yang mulai digelar oleh pemda Bandung untuk keluarga dengan penghasilan di bawah 4,5 juta per bulannya jelas salah satu solusi untuk mengurangi pemukiman kumuh. Tetapi itu baru rencana, karena pada akhirnya buktilah yang akan lebih banyak berbicara apakah tujuan mulia itu bisa dicapai. Kalau rumah susun hanya dibeli untuk investasi saja, lalu diperjualbelikan untuk mencari keuntungan, ya sama saja “bohong”. Apalagi kalau orang-orang kaya memanfaatkan kelemahan mekanisme dan orang-orang di dalam sistem ini, yang beli adalah si A tetapi dibalik itu sebenarnya si A hanya suruhan si B, si orang kaya tersebut. Si B akhirnya dapat menggunakan rumah susun tadi sebagai mesin investasinya. Pemda harus melangkah lebih jauh lagi, awasi praktek terlarang seperti ini.

Di tengah meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman padi (dari suatu laporan akhir tahun lalu), ternyata justru niai tukar petani (NPT, yaitu rasio antara biaya yang dikeluarkan petani dan pendapatan yang diperoleh) justru menurun. Aneh tapi nyata, karena distribusi dan pemasaran tidak bisa dikendalikan dengan baik oleh pemerintah, apalagi petani tersebut. Kalu tidak terpaksa, jarang sekali ada yang mau jadi petani. Dan fenomena ini sudah berjalan sekian lama, tanpa ada solusi yang mujarab sampai saat ini.

Pak Ryaas Rasyid, si penggagas utama otonomi daerah mengatakan bahwa masih ada 22 peraturan pemerintah dan 196 kepres yang seharusnya menjadi acuan pelaksanaan otda belum dikeluarkan pemerintah. Nah lo, pantas saja pemimpin daerah masih kelihatan linglung memimpin daerahnya. Tapi mengapa banyak yang terkesan diam saja, atau jangan-jangan sudah bosan mengingatkan pemerintah pusat ? Atau jangan-jangan kepeduliannya sedikit tentang ini.

Parpol hanya sebagai alat saja, karena kepentingan Indonesialah yang lebih utama, begitu kira-kira peringatan dari KH Mustofa Bisri, pengasuh pesantren Raudhatul Thalibin, Rembang. Kenyataan di lapangan, orang-orang partai yang menjabat di pemerintahan sekalipun selalu saja mendahulukan partai, jika tidak ingin dipecat jadi anggota. Melangkah lebih jauh, apakah tidak ada solusi untuk hal ini ?

Senang sekali dengan kabar Kopertis sudah menutup prodi di suatu PTS di Jogja karena menerbitkan ijasah palsu. Yang tidak palsu saja sudah ada yang tidak lagi bisa dimintai pertanggung jawaban karena dihasilkan dengan KKN. Pengawasan mutu di perguruan tinggi Indonesia masih lemah, setidaknya menurut saya. Saya menyaksikan sendiri ada beberapa teman yang dengan mudahnya mendapat ijasah S-1 hanya dengan menyerahkan uang beberapa juta kepada seorang dosen senior. Mungkin yang seperti ini tidak banyak, tetapi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya ? Dan seandainya bisa dibersihkan sampai level sangat bersih, lalu apa selanjutnya, apakah mempengaruhi mutu lulusan ? Saya terkadang bingung, dari titik mana dimulai pembenahan pendidikan. Bahkan saya yang sedang menempuh strata 2 di suatu perguruan tinggi yang lumayan “punya nama” pun saat ini terkadang masih bertanya-tanya, sebenarnya apa betul saya pantas mendapatkan ijasah nanti ? Harus seperti apa sih sarjana di Indonesia itu ? Saya merasa ini hanya sebagai formalitas saja, tanpa added value apa-apa. Hampir lebih dari 12 pelajaran harus saya lahap, namun kelihatannya ya begitu-begitu saja. Jadi ragu, apa yang bisa diperbuat saat nanti lulus. Mungkin saya harus “melangkah lebih jauh” dengan memasang suatu target added value bagi saya pribadi.

Agus Sudibyo, dalam artikelnya “Degradasi Kebebasan Pers”, menuliskan bahwa dalam kehidupan pers di negara ini, pemerintah cenderung melihat pers menjadi entiti yang selalu mengkritik pemerintah. Pemerintah juga kelihatan ingin mengontrol pers. Bahkan dalam proses penyelesaian sengketa hukum, penegak hukum hanya berfikir bagaimana sengketa-sengketa tersebut segera selesai, tanpa peduli dengan keberadaan UU Pers. Apalagi pihak yang merasa dirugikan, pasti cepat-cepat berusaha sedemikian agar nama mereka cepat terehabilitasi, tanpa peduli dengan kepentingan publik yang lebih besar. Tapi perlu dicatat, sering pula pihak jurnalistik sendiri yang mereduksi informasi menjadi sekedar gosip.

Nah, tampak jelas lingkatan setan dalam kebebasan pers ini. Dan mudah ditebak siapa yang paling dirugikan ? Pasti masyarakat, sebagai konsumen informasi yang diproduksi wartawan, sekaligus mempercayakan wartawan sebagai “penyambung lidah” sebenarnya. Rasanya sudah waktunya pemerintah (setidaknya presiden) mengambil alih permasalahan ini dengan menawarkan iklim dan kode etis baru pers. Pers harus dilindungi untuk menyuarakan isi hati rakyat, tetapi pers juga dilarang untuk sembarangan membuat berita gosip. Takarannya memang tidak mudah dibuat, tetapi disitulah seni “tarik ulur layangan”-nya.

Dampak krisis keuangan katanya akan terasa sekali pada 2009 ini. Pemerintah pusat sampai daerah mau tak mau harus sudah menyiapkan juklak antisipasinya. Saya sendiri belum mengetahui dengan pasti apa saja resep yang mereka sodorkan. Atau jangan-jangan, seperti biasa, kebakaran jenggot dulu baru mencari air untuka memadamkannya, kalau terlambat sedikit maka wajah sudah terbakar pula.

Melangkahlah lebih jauh….