Betapa mahalnya harga substansi di negeri ini. Banyak hal berjalan tanpa ada kemauan mendalami apa yang sebenarnya harus dijalani, yang sebagian besarnya memang membutuhkan perenungan panjang, visi jangka panjang, dan ini dia yang perlu diingat, tidak bisa dipanen dalam jangka pendek.

Beberapa waktu lalu semua stakeholder pendidikan bersuka-ria dengan alokasi anggaran 20% untuk sektor yang intangible ini. Tapi sayangnya, fakta berbicara lain, bahwa sebagian besarnya dipakai untuk membayar guru, bukan pada upaya peningkatan pendidikan yang harusnya menjadi substansi. Siapa yang mau menunggu 20 tahun lagi untuk melihat hasil dari sektor ini?

Sri Palupi dalam “Republik Birokrasi” (Kompas edisi 12 Feb 2009) menuliskan bahwa bahwa Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) pada tahun 2007 menunjukkan sebagian besar anggaran di daerah hanya untuk memenuhi kebutuhan birokrasi dan mayoritas untuk belanja pegawai. ADD (Alokasi Dana Desa) di Lampung, misalnya, satu desa mendapatkan bantuan 29 juta per tahun, padahal uang tunjangan rapat seorang pejabat di sana mencapai 16 juta per bulan.

Ditambahkannya lagi bahwa undang-undangan pemerintahan sampai saat ini 10 % saja yang bicara tentang pelayanan publik dan kesejahteraan masayarakat. Selebihnya ? Bisa ditebak, hanya urusan politik dan pemekaran daerah.

Andai Abraham Lincoln jadi Caleg, dia pasti akan marah besar dengan keadaan ini. Sempat dikatakan oleh salah satu peletak dasar demokrasi Amerika ini dia berharap agar orang yang paling sederhana memiliki kesempatan setara untuk menjadi kaya seperti orang lain. Semboyan seperti ini pasti mudah terucap oleh para caleg di negeri Indonesia, walaupun implementasinya nanti kosong melompong, entah karena memang hanya omdo, atau terbentur mesin raksasa birokrasi.

Menarik sekali untuk menyimak kebijakannya Evo Morales di Bolivia, yang membatasi kepemilikan tanah “hanya” sampai 5000 hektar saja, dan itu disetujui oleh 80% rakyatnya. Memang dari literatur politik, sistem seperti ini adalah bergaya sosialis, yang tentunya akan membuat panas kuping penggemar kapitalisme. Tapi marilah mencari substansinya, bukan mempertentangkan ini ideologi apa dan melihat sesuatu yang “lain daripada yang lain” sebagai musuh. Evo Morales memimpin gerakan percaya pada diri sendiri, berdikari, tidak seperti bangsa kita yang terus saja “paksa-rela” menggantungkan diri pada kekuatan Amerika dan dinasti kapitalismenya. Lehman Brothers yang salah, petani di desa-desa Indonesia merana. Dimana letak keadilannya ?

Filsuf John Rawls mengatakan bahwa suatu negara akan mencapai tingkat pemerataan sosial ekonomi tertinggi jika memaksimalkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang berada pada posisi paling rendah pendapatannya. Setuju sih setuju dengan BLT, BOS, Keluarga Harapan, dan lain-lain, namun jangan lupa dipikirkan nilai substansinya benar-benar kena atau tidak.

Jika mau kreatif, dan ada kemauan, saya pikir pemerintah sudah harus mengembangkan gerakan-gerakan pro pemberdayaan masyarakatnya. Saat ini industri kita sebagian besar hanya bisa hidup dari pasar domestik saja. Perbaikan ekonomi pedesaan sebagai kunci pertahanan pertanian dan perikanan menjadi salah satu kunci utamanya. Stimulus oke-oke saja, sepanjang benar-benar dilakukan dengan mengedepankan prinsip pro rakyat kecil. Dan jangan lupa untuk bersilaturahmi dengan para tetangga kita, negara-negara ASEAN misalnya, juga negara-negara Islam di Timur Tengah, yang belum dioptimalkan untuk dapat mengimbangi efek kapitalisme. Percayalah, mendatangkan seorang Philip Kotler, sang the father of modern marketing itu, tidak akan menyelesaikan masalah industri di Indonesia. Karena kita hanya memperebutkan bagian kue yang kecil saja. Satu perusahaan yang berhasil memperoleh market share berarti memakan bagian kue lain yang tadinya menjadi market share perusahaan lain. Tidak pernah terpikirkan bahwa bagian kue yang jauh lebih besar selama ini dinikmati oleh perusahaan-perusahaan luar Indonesia, entah melalui skema investasi atau melalui peta persaingan bebas alias pasar bebas, dimana yang berkualitas tinggi dengan harga kompetitif akan memenangkan perebutan pasar. Padahal pasar domestik kita adalah pasar yang mutlak milik rakyat Indonesia sendiri, tidak layak jika diatur-atur oleh bangsa lain.

Keluarkan saja dengan segera gerakan budaya (jika tidak bisa dengan gerakan politik) agar masyarakat membeli produk dalam negeri. Jangan tunggu sampai terjadi terlalu banyak PHK dulu baru kebijakan ini dilakukan. Pecat saja pejabat yang malu membeli sepatu dalam negeri. Karena ini sudah menyangkut substansi. Masalah dalam negeri semakin besar dengan efek pulangnya para tenaga kerja yang bekerja di luar negeri akibat terkena PHK, ditambah dengan berbagai musibah banjir, gempa, kebakaran, yang sepertinya tidak ada habisnya.

Tapi anehnya rakyat sendiri sudah kehilangan untuk berpikir sehat, apalagi ber-firasat. Memilih caleg seperti memilih idol saja. Perkiraan bahwa nantinya yang akan banyak mendominasi di kursi DPR yang terhormat adalah para selebritis mungkin akan jadi kenyataan. Sudah tahu seorang A punya track record tidak pro-rakyat, masih saja dipilih. Demokrasi menunjukkan kelemahan utamanya.

Substansi hanya bisa dilihat dengan cakrawala sudut pandang yang lebih jauh dari biasanya. Jangan hanya membatasi kerja dan kinerja hanya dari tinjauan KPI (Key Performance Indicator) saja, buatlah menjadi Key Values Indicator (KVI). Cobalah baca tulisan yang menurut saya sangat “mengena di hati” dari Herry Tjahjono, President the XO Way, dalam papernya di harian Kompas edisi 14 Februari 2009. Ada pencerahan di sana, beririsan dengan apa yang menjadi bahan renungan tulisan ini, yaitu tentang substansi dari suatu tindakan.

Sedikit saya ceritakan bagi yang tidak sempat membacanya, ada seorang plumber (tukanng pipa) di Jerman yang meyakini tugasnya bukan memperbaiki pipa bocor semata, tapi lebih jauh dari itu, adalah keselamatan dan kenyamanan orang yang menggunakan jasanya. Ada pula seorang door checker pada suatu hotel bintang lima di Singapura yang meyakini tugasnya bukan memeriksa engsel pintu, tapi memastikan keselamatan dan menjaga nyawa para tamu.

Saya tidak tahu lagi darimana memulai membudayakan untuk selalu mencari substansi ini. Apalagi setelah ketemu substansi bukan berarti pekerjaan selesai. Plan the work harus diikuti dengan work the plan yang baik. Kecerdasan dalam eksekusi memang sering tidak sejalan dengan kecerdasan dalam perencanaan awal. Lagi-lagi di sini bangsa ini menunjukkan kelemahannya.

Mungkin asa sedikit pada pendidikan, dan munculnya generasi-generasi baru yang mencerahkan bangsa. Walau sayang seribu sayang, potret pendidikan kita masih saja suram. Bahkan para dosen saja berebut menjadi guru besar, sebagiannya tanpa modal, jarang membuat penelitian berskala internasional. Anehnya kenapa maju terus untuk mendaftarkan diri. Sarjana, master, professor, guru besar, adalah istilah-istilah yang sudah mengalami peyoratif dalam konsep dan realisasinya dalam kehidupan keseharian.

Pada prinsipnya, manusia dipercaya sebagai mahluk di muka bumi ini yang tidak pernah berhenti bertanya. Tentang apa saja, tentang diri, Tuhan, dan alam sekitar. Mungkin sudah saatnya prinsip itu diralat, jika mau menengok keadaan sebuah bangsa di zamrud katulistiwa yang sudah mulai kehilangan jati dirinya ini.