Saya jarang mendengar ada tugas akhir seorang calon sarjana yang tentang pembuatan kompor berbahan bakar minyak jarak mentah, misalnya. Atau suatu tesis seorang mahasiswa pasca sarjana yang mengambil tema bagaimana memberantas keong dan tikus yang selalu saja meresahkan para petani setiap tahunnya.

Biasanya penelitian ala “desa oriented” begini pelakunya adalah tokoh desa, peneliti dari LIPI, peneliti Balai Penelitian suatu Departemen. Apakah penelitian yang pro rakyat dan riil bermanfaat akan dibiarkan terus dikalahkan oleh tema-tema yang lebih “modern”, mengglobal, bernuansa universal ?

Ketika Bukti Menoreh sudah diambang longsor seperti sekarang, tidak terdengar perguruan tinggi bergerak langsung melakukan penelitian. Kemanakah para ahli geologi bangsa ini, setidaknya para mahasiswa yang memang bergelut dengan ilmu yang berkaitan dengan longsor atau pergerakan lapisan bumi ini.

Setuju dengan pemikiran Lie Charlie dalam “Ekonomi Bukan Segalanya” (Kompas edisi 18 Februari 2009) yang menyatakan bahwa Gus Dur dan Habibie lebih berpotensi membawa bangsa menjadi lebih maju dan bermartabat dibandingkan denga presiden-presiden yang belakangan naik tahta dan hanya menaruh perhatian pada sektor ekonomi. Fokus hanya kepada bagaimana agar harga barang-barang terus turun, tidak melihat dalam “landscape” yang lebih luas lagi, bahwa ada sesuatu yang lebih penting disana, yaitu supremasi hukum.

Kalau saya boleh menambahkan, selain hukum tentunya adalah pergerakan menuju visi jangka panjang. Murid belajar bukan untuk naik kelas, tapi untuk mempersiapkan dirinya menjadi manusia Indonesia yang beriman, bermental tangguh, kemampuan baradaptasi yang tinggi, networking yang luas, dan sifat-sifat ideal lainnya. Menjadi aneh jika guru dan kepala sekolah pura-pura tidak tahu kalau ada kelompok-kelompok genk di sekolahnya, yang menyebabkan banyak kejadian bulying seperti yang sering kita saksikan di media massa baru-baru ini.

Makanya saya cukup senang mendengar UPI bagi-bagi uang untuk menanamkan jiwa wirausaha pada para mahasiswanya yang memenuhi syarat. Tapi skeptis saat mendengar bahwa pemkot Bandung menyiapkan ratusan juta uangnya untuk membeli tong sampah, gerobak dan pendidikan lingkungan sampai tingkat RW demi persiapan mendapatkan Adipura, karena seperti yang sudah-sudah, kesadaran masyarakat akan lingkungan bagaikan cita-cita yang terlalu khayal, tidak ada tanda-tanda membaik. Minggu saat penilaian Adipura, kota dipastikan akan bersih dan banyak bunga dimana-mana. Tapi coba tengok sebulan kemudian, “back to basic” lagi.

Seorang pakar Hukum dari Unpad mengklaim bahwa faktor ekonomi menjadi pemicu utama kejahatan. Saya kok tidak sependapat, karena lebih condong berpikir bahwa supremasi hukum dan pendidikan yang amburadul lah penyebab utamanya. Coba saja buat data statistiknya, berapa persen orang melakukan kejahatan yang berstatus “orang miskin” ?