Dalam tajuk rencana koran Kompas edisi Sabtu 14 Maret 2009 , Kompas mengingatkan perlunya kita bertindak cepat. Sampai saat ini belum terlihat stimulus dalam bentuk kegiatanyang dengan nyata mampu menyerap tenaga kerja atau menggerakkan sektor riil.
Betul itu, saya setuju 120 persen ! Kenapa percepatan belanja negara rendah sekali. Kalau hanya ngomong saja, tidak bisa berarti apa-apa. Kita akan ketinggalan momentum.
Padahal PHK sudah semakin banyak. Data-data tentang PHK ini jangan-jangan adalah puncak gunung es-nya saja, bagian bawahnya yang justru lebih besar malah tidak tampak. Padahal ekspor semakin mengkawatirkan. Padahal pemerintah ditengarai masih malu-malu mengeluarkan “fatwa” pemakaian produksi dalam negeri di segala bidang (entah menunggu Godot yang mana lagi). Padahal tingkat korupsi masih saja tinggi, dan anehnya akan di-delay dulu penyidikannya atas nama Pemilihan Umum, agar tidak sembarang orang bisa main tuduh caleg tertentu yang dapat dipastikan bisa berdampak negatif pada jumlah pemilihnya.
Kalau sudah sepakat bahwa pariwisata daerah akan menjadi andalan peningkatan devisa, lengkapi segera infrastrukturnya, ya dengan insentif itu salah satunya. Dikabarkan bahwa Bangka Belitung kesulitan mengembangkan paket wisatanya karena listrik belum bagus disana, penerbangan antar keduanya juga hanya dua kali seminggu, jumlah kamar hotel terbatas. Kalau sudah begini, bagaimana mau memiliki prospek. Lihat saja nanti kalau dibiarkan berlarut-larut. Segala modal yang sudah disalurkan ke sana berpotensi besar akan mubadzir, begitu sudah sadar segalanya sudah terlambat, harus mulai dari nol lagi. Faktor kecepatan kembali menjadi masalah klasik negeri ini.
Belum lagi masalah pendidikan yang masih saja menjadi duri dalam daging, masih saja belum diefektifkan menjadi mesin pencetak SDM pembangunan yang handal. Terlalu banyak teori yang dikeluarkan, atas nama ilmu pendidikan lah, humanisme lah, peradaban masa depan lah. Okelah, itu bagus-bagus saja. Tapi kini bangsa ini membutuhkan tenaga yang seperti apa, buatlah menjadi kriteria tegas, lalu masukkan dalam kurikulum. Tak usahlah banyak menengok kiri kanan apalagi pada bangsa-bangsa “langit”. Benchmarking ke Jepang, Amerika, Eropa, apa yang bisa didapat? Mereka punya budaya sendiri, kita punya budaya sendiri yang unik, dan hanya kita saja yang mampu merasakannya. Manusia Indonesia tidak bisa diperlakukan sama dengan manusia Jepang, Amerika dan Eropa. Manusia Indonesia punya karakteristiknya sendiri, yang katanya pemalas, terbiasa tidak jujur dan terlalu sering memandang sesuatu hanya dalam visi jangka pendek saja.
Terdengar kabar ada peningkatan jatah penerima siswa miskin, sehingga tahun ini mencapai 930 ribu, dengan 780 ribu rupiah per orang per tahunnya. Oke lah ini kemajuan, tapi bagaimana memanfaatkan yang sedikit ini menjadi sesuatu yang benar-benar berguna, itulah tantangan sebenarnya. Dana tambahan untuk gaji guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) yang akan disetting menjadi minimal 2 juta per bulan, tentu harus ada efeknya, harus terukur dengan baik.
Saya termasuk sedikit orang yang lebih suka kalau sekolah saat ini dalam semua tingkatan mengurangi mata pelajarannya. Negara ini butuh manusia yang memiliki skill, itu yang harusnya dikejar. Makanya sekolah SMK harus diperbanyak lagi, bahkan menggantikan peran SMU yang menurut saya tidak efektif menjadi pencetak tenaga pembangunan yang handal. Kurangi jumlah pelajaran menjadi 60% nya saja, lalu selebihnya anak diberi pelajaran skill. Soal bidang, itu tergantung pada kebutuhan jaman dan kekuatan kompratif bangsa ini (pertanian dan kelautan menjadi concern utama).
Berita bagus saat Telkom katanya bulan Maret ini sudah mampu menyediakan akses internet di Kalimantan bagian pedalaman, misalnya Entikong (Kal bar) dan Sebatik (Kaltim). Ini memberi peluang besar bagi para stakehoder pendidikan untuk mengglobalkan wawasan yang dimiliki anak-anak didik, guru dan Pemda setempat. Ketika akhirnya anak rimba di sekitar taman nasional Bukit Duabelas di Jambi sudah banyak yang mulai melek huruf, pada saat itu pula harusnya dihitung lagi berapa besar penduduk pedalaman yang masih buta huruf di Indonesia ini.
Olah juga pasar untuk produk buatan negeri sendiri, betapapun masih dalam level yang kalah dibandingkan produk luar. Kemarin dalam peringatan berdirinya Business Innovation Centre sebagai lembaga intermediasi inovasi teknologi yang dibentuk Kementrian negara Riset dan Teknologi, muncul meteran digital yang dapat membaca meteran listrik dari jarak jauh.Dari 30 juta pelanggan, ternyata hanya beberapa ribu saja yang memanfaatkannya. Mengapa PLN tidak sepenuhnya mendukung hal ini? Apakah karena harga? Jika soal harga, coba bandingkan jika dalam kondisi tidak menggunakan meteran digital ini, berapa besar kerugian yang muncul. Adakah semua ini sudah dihitung oleh para pelaku kelistrikan di negara ini ?
Tentu Periset harus memahami bagaimana berbisnis, dan kaum pebisnis harus mau memanfaatkan produk para peneliti. Salah satu pihak saja tidak optimal menjalankan irisan fungsi ini, maka inovasi tidak berarti apa-apa bagi bangsa, hanya hangat di awalnya saja, untuk kemudian dingin dan terkubur oleh waktu.

Comments (0)